Kebulatan tekad Polri melalui Kapolri untuk melawan segala bentuk premanisme yang menggangu pemerintahan, baik di pusat dan daerah patut kita apresiasi. Pernyataan Kapolri dalam rapat koordinasi nasional Kabinet Kerja serangkaian sinergitas pusat dan daerah harus didukung oleh semua pihak. Premanisme dengan segala bentuk dan motif adalah sebuah bahaya laten yang akan mengganggu pembangunan. Di berbagai daerah banyak cara-cara premanisme yang dilakukan untuk mengambil proyek dari pemerintahan. Ada yang berlindung di bawah organisasi tertentu atau organisasi lainnya yang dengan terang-terangan mengancam panitia proyek.
Tidak jarang pula para preman seringkali mengganggu investor yang berakibat pada munculnya pungutan liar, akhirnya menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan mengganggu kondusifitas ekonomi. Praktik premanisme yang terjadi dalam masyarakat kita tentu sebagai gejala yang sangat meresahkan telah ikut menjadi masalah dalam pembangunan bangsa.
Perang melawan segala bentuk premanisme sebagai upaya mensukseskan visi dan misi Jokowi-JK dalam "nawacitanya" akan berpengaruh positif terhadap pemerintahan daerah. Kalau di pusat masalah premanisme ini bisa dicegah, dan dihentikan maka dampaknya akan sampai ke daerah.
Saatnya kita membangun peradaban yang bermartabat. Kerja keras, kejujuran, disiplin saatnya kita budayakan, sehingga kita punya etos kerja yang kuat. Premanisme adalah bentuk kemalasan masyarakat yang ingin mencari jalan pintas. Sementara dalam teori sukses, semuanya harus dimulai dari kerja keras dan berproses panjang. Dari sini dapat kita simpulkan, untuk mewujudkan masyarakat bekerja keras, disiplin, dan jujur penegakan hukum sangat memegang peranan yang sangat penting.
Rasa nyaman dan aman yang diciptakan penegak hukum akan mendorong masyarakat kita inovatif, kreatif, dan mampu jadi manusia pekerja. Masih banyak masyarakat kita ini mau bekerja keras, berusaha, dan kreatif, hanya saja karena gangguan preman mereka mengalami ketakutan yang berujung pada munculnya sifat apatisme.
Semoga saja janji Kapolri untuk memberantas preman, baik di pusat dan daerah bukan hanya "suam-suam kuku", tetapi dilakukan secara berkelanjutan agar rasa nyaman dan aman tercipta dalam masyarakat. Momentum Jokowi-JK ini harus kita gunakan untuk melakukan perubahan total di negara ini. Semua aparat penegak hukum harus mendukung program pembangunan yang dilakukan oleh Kabinet Kerja. Prasyarat utama untuk membangun adalah rasa aman dan nyaman.
Rasa aman dan nyaman dari premanisme sangat mendorong pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Untuk itu, penegak hukum di daerah harus mampu menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Kapolri ini dalam teritorial yang dipimpinnya. Komitmen Polri ini perlu didukung oleh masyarakat. Pengawasan masyarakat juga sangat penting. Saatnya Kapolri membuka diri terhadap aduan masyarakat di daerah, dengan demikian muncul keseriusan polisi di daerah membangun bangsa ini melalui layanan keamanan, karena inilah tugas utama Polri. Mari mendukung program Kapolri menyikat habis segala bentuk premanisme di negara ini, karena premanisme adalah perilaku barbar, dimana ruang dan tempatnya jangan kita beri untuk tumbuh dan berkembang.
(#)
