Hemat pangkal kaya. Pepatah tersebut sudah lama tidak pernah lagi kita dengar. Tetapi pemerintahan saat ini kelihatannya serius mengaplikasikannya. Ya, hemat pangkal kaya. Pemerintah ini sedang gencar-gencarnya berhemat. Bahasa sekarang: berhemat habis.
Jauh sebelum dilantik, Presiden Jokowi sudah menolak pengadaan mobil dinas baru untuk para menterinya. Ia beralasan bahwa mobil yang ada masih berfungsi dengan baik dan layak digunakan untuk lima tahun ke depan. Termasuk mobil RI-1 dan RI-2, itu juga terhitung mobil bekas.
Penghematan habis tadi terlihat dari pakaian yang dikenakan. Menggunakan pakaian polos dan bukannya jas yang panas, jelas akan menghemat pendingin ruangan AC. Di ruangan dengan jas maka suhu AC pasti akan diturunkan, sedangkan dengan pakaian biasa tentunya akan lebih mendekati suhu normal.
Lagipula dengan menggunakan pakaian biasa ala penjahit Tanah Abang, paket pakaian pejabat negara menjadi berkurang. Dan tidaklah mungkin pejabat bisa blusukan kalau pakaiannya menggunakan dasi dan jas segala macam. Itu tentunya akan terasa aneh.
Di sektor kebijakan, penghematan juga diperlihatkan oleh pemerintah. Salah satunya dengan menggelar pertemuan dengan Gubernur dan Kapolda
se-Indonesia. Untuk pertama kalinya, para pejabat yang sebelumnya sangat menikmati ruangan hotel tersebut menggunakan Gedung Serba Guna milik Kementerian Dalam Negeri. Ini jelas sebuah efisiensi yang luar biasa dan tidak pernah terjadi. Menyusul hal itu, rapat-rapat yang dilakukan oleh PNS kini dilarang menggunakan hotel. Semuanya demi penghematan.
Penghematan juga dilakukan dalam perjalanan ke luar negeri. Menteri Dalam Negeri menyatakan akan melakukan seleksi keberangkatan kepala daerah ke luar negeri. Pejabat yang hendak ke luar negeri diminta untuk berangkat bersama-sama sehingga bisa menghemat perjalanan dan tentunya anggaran penginapan dan lainnya. Sehubungan dengan itu pula maka pejabat negara yang biasanya menggunakan kelas bisnis harus mulai membiasakan diri dengan kelas ekonomi. Mereka diminta untuk terbang menggunakan kelas ekonomi untuk menghemat anggaran.
Pada pertemuan dengan 100 CEO yang beraktivitas di BEI kemarin, Presiden Jokowi menyampaikan kebijakan hemat pangkal kayanya. Ia menjelaskan bahwa selama ini kita terlalu boros dalam menggunakan anggaran untuk subsidi BBM. Dalam APBN 2015 saja, tercantum subsidi sebesar Rp. 433 triliun, termasuk Rp. 330 triliun subsidi BBM. Bandingkan dengan subsidi kesehatan besarannya hanya Rp. 220 triliun dan pembangunan infrastruktur sebesar Rp. 574 triliun.
Karena itu tidak heran jika Presiden Jokowi kemudian memutuskan akan menata pengelolaan keuangan negara agar lebih hemat. Kekayaan negara yang digunakan secara tidak benar yaitu membakar habis BBM yang berasal dari subsidi tersebut akan dialihkan untuk membangun infrastruktur, subsidi pangan, dan kesejahteraan sosial. Maka praktis, kebijakan penghematan secara perlahan akan meningkatkan kekayaan masyarakat Indonesia di masa depan.
Sudah lama kita diajarkan pepatah tersebut. Tetapi setiap hari kita menyaksikan seluruh proses kebijakan sampai tingkat pelaksanaan berlangsung secara boros. Hari-hari ini kita menyaksikan pelaksanaannya menjadi lebih baik. Kita memang ingin supaya kita semua bisa lebih kaya dalam arti yang sesungguhnya, atau makmur dan sejahtera jika kita ingin menggunakan bahasa para pendiri negara ini.
Hemat pangkal kaya. Ini pepatah yang harus mengubah cara berpikir kita semua. Uang negara jangan disia-siakan.
(***)
