Membangun- sebuah negara dengan kekuatan penuh dalam bidang kemaritiman, bisa dijadikan ciri pemerintahan Presiden Jokowi. Agak unik memang karena pemerintahan sebelumnya tidak pernah punya tag-line sedemikian jelas dan fokus.
Dalam konsep Jokowi, laut adalah media untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Laut adalah penghubung, bukan medium yang harus dihindari. Karena itu Presiden Jokowi tidak ingin membangun jembatan. Baginya, laut sudah cukup menjadi "jalan" yang di atasnya bisa dibangun sarana transportasi yaitu kapal.
Selama ini kesenjangan ekonomi terlihat amat jelas di seluruh wilayah Indonesia terutama bagian Timur. Mengapa? Salah satunya karena apa-apa harus diangkat dengan darat. Sarana transportasi darat amat mahal dan menjadikan harga menjadi melambung tinggi. Apalagi jika menggunakan pesawat. Harga semen di Papua bisa berpuluh kali lipat dibandingkan dengan di Jawa. Maka pembangunan di Papua dan wilayah Timur pun tersendat. Tidak heran jika jeruk dari Tiongkok bisa bernilai lebih murah daripada jeruk dari Tanah Karo yang dijual ke Jakarta. Pengangkutan yang murah menyebabkan nilai jual menjadi salah satu hal penting yang diperhitungkan.
Laut selama ini diabaikan. Maka tak heran galangan kapal kita dan pelabuhan-pelabuhan kita tak pernah terurus. Sibuk menata jalan tol dan jalur udara menyebabkan laut tidak menjadi opsi untuk membawa dan "menerbangkan" barang-barang komoditas sehingga bisa bergerak ke mana-mana. Maka pelabuhan kita tidak pernah disinggahi kapal-kapal luar negeri. Mereka lebih memilih ke Singapura dan menanamkan uangnya ke sana. Kita hanya bisa dilewati dan dijadikan persinggahan. Kapasitas pelabuhan negara Singapura yang sangat kecil itu lebih dari 10 kali kapasitas pelabuhan Tanjung Priok.
Kita memang lupa pada laut. Padahal semangat Jalesveva Jayamahe pernah membawa para pelaut Indonesia sampai ke Madagaskar, pantai timur Afrika, kepulauan Polynesia, bahkan ke Pulau Christmas. Semangat berjuang dan menjadikan laut sebagai "tol" telah membawa nenek moyang kita sebagai bangsa yang disegani dan dihormati.
Maka itulah misi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para Kepala Negara di dunia yang berkumpul dalam KTT APEC di Beijing beberapa hari yang lalu. Ia menjual potensi laut itu untuk menhubungkan jalur Utara Indonesia dan mengharapkan akan ada koneksi dengan jalur sutra yang sedang dibangun oleh Tiongkok. Uang trilyunan rupiah diharapkan akan masuk membangun investasi di bidang pelabuhan dan perkapalan yang diperkirakan akan menjadi pilihan penting pembangunan Indonesia di masa depan.
Presiden Soekarno dalam National Maritime Convention I pada tahun 1963 menyatakan bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan national building bagi negara Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang.
Perkataan Presiden Soekarno itu penting kita cermati dan jadikan cambuk. Saat-saat seperti ini bagaikan momentum yang tidak akan pernah kembali lagi. Investasi di bidang kemaritiman adalah hal mutlak yang harus kita pegang kuat dan jadikan arah. Penataannya memang memerlukan waktu, tetapi seiring dengan semangat yang tidak pernah berhenti, kita akan bisa menuai hasilnya kelak.
Kita berharap misi Presiden Jokowi untuk menjual konsep ini bisa menuai hasil. Masih ada dua forum lagi yang tersisa untuk menunjukkan pemikirannya. Kelak, semakin ramai pelabuhan-pelabuhan kita, semakin makmur hidup kita. Sekali lagi, Jalesveva Jayamahe
(***)
