Kartu- Indonesia Sehat diluncurkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Kemarin, Hari Kesehatan Nasional ke-50 dirayakan. Kedua hal itu menutupi masalah kesehatan lainnya.
Indonesia menghadapi berbagai persoalan kesehatan. Salah satu yang sedang disorot adalah meningkatnya jumlah penderita penyakit akibat perilaku. Sebagai negara yang mulai menuju gaya hidup baru, penyakit-penyakit akibat infeksi mulai menurun, sebaliknya penyakit akibat perilaku di antaranya penyakit jantung koroner, diabetes melitus, stroke, kanker, penyakit akibat merokok dan HIV/ AIDS melonjak tajam. Khusus untuk penyakit tidak menular, jumlahnya sudah mencapai 59 persen dari penderita penyakit di Indonesia, setidaknya sejak 10 tahun terakhir.
Selama ini, setidaknya dua puluh tahun terakhir memang masyarakat Indonesia semakin maju. Berbeda saat era sebelum tahun 1980-an, dominasi penyakit menular semisal malaria dan diare menduduki urutan pertama. Seiring adanya perbaikan kualitas pelayanan di berbagai fasilitas, perbaikan gizi masyarakat plus perilaku baru masyarakat, pola penyakit pun bergeser.
Orientasi kesehatan saat ini seharusnya memang bukan lagi hanya melulu pengobatan. Seharusnya diintegrasikan dengan pencegahan penyakit. Maka tidak heran, jika dalam Kartu Sehat Presiden Jokowi, termasuk di dalamnya aspek pencegahan, termasuk pencegahan penyakit kanker leher rahim dan pemeriksaan kesehatan lainnya.
Tetapi pencegahan penyakit jauh melebihi hal tersebut. Pencegahan penyakit berarti pemerintah melaksanakan dengan baik regulasi penataan bahaya rokok menggunakan ketentuan yang berlaku. Pencegahan penyakit juga berarti pemerintah memutus mata rantai terjadinya seks bebas di antaranya lokalisasi kawasan pelacuran dan pencegahannya di kalangan remaja.
Pencegahan penyakit juga berarti mendorong masyarakat untuk menjaga kesehatannya sendiri. Menjaga kesehatan sendiri sebagai bentuk partisipasi adalah tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebugaran dengan tetap berolahraga, meningkatkan konsumsi susu dan makanan sehat. Semuanya adalah tanggungjawab masyarakat. Persepsi yang selama ini keliru adalah masyarakat beranggapan bahwa sakit adalah tanggung-jawab pemerintah. Itu benar, tetapi jika masih sehat, tentunya itu bukan tanggungjawab pemerintah. Itu sepenuhnya merupakan tanggungjawab personil supaya masyarakat membiasakan diri mencegah penyakit sebelum datang.
Ada keluhan bahwa pasca berlakunya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional, pasien di rumah sakit-rumah sakit menumpuk. Ini salah satunya karena selama ini masyarakat menunggu-nunggu dan menumpuk masalah, baru kemudian berobat. Seharusnya tidak. Masyarakat seharusnya mendatangi fasilitas kesehatan. Maka pemerintah memang harus menjamin pasokan tenaga kesehatan dan peralatan kesehatan lainnya terdistribusi merata sampai ke level paling bawah yaitu Puskesmas.
Pemerintah dalam hal ini Kementrian Kesehatan memang harus merubah banyak hal. Ini juga bagian dari revolusi mental. Paradigma penyelenggara kesehatan harus diubah, demikian juga dengan masyarakat. Semua harus berkontribusi supaya kesehatan bisa dinikmati oleh lebih banyak lagi pihak. Kesehatan, seharusnya terdistribusi secara adil pada seluruh kalangan di negeri ini.
Solusi soal pembiayaan orang sakit sudah ditangani Kartu Sehat. Tetapi solusi soal bagaimana tetap sehat, belum terlalu signifikan. Kita tunggu revolusi Menkes baru.
(***)
