Komitmen- Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia patut kita apresiasi. Sebagai negara yang luas daratannya disatukan oleh laut, dan bukan dipisahkan oleh laut sebagaimana yang kita persepsikan selama ini , telah dipromosikan oleh Jokowi di dunia internasional. Bahkan, tekad Jokowi untuk mewujudkannya diungkapkan dengan tegas dalam Konfrensi Tingkat Tinggi APEC di Beijing Tiongkok. Jokowi memaparkan berbagai potensi laut negara kita dan mengundang para pengusaha negara-negara APEC, khususnya Tiongkok untuk datang berinvestasi ke Indonesia.
Hal yang sama dilakukan Jokowi di Forum KTT ASEAN Myanmar. Jokowi mengatakan potensi laut RI. Jokowi juga memesankan bahwa perdagangan bebas yang diterapkan harus mendukung kedaulatan semua anggota ASEAN. Kedaulatan bangsa tidak boleh kalah dalam perdagangan. Kemudian Jokowi mengingatkan sengketa kawasan di Laut Tiongkok Selatan segera diselesaikan dengan dialog dan menjunjung tinggi kepentingan bersama. Apa yang dilakukan oleh Jokowi merupakan lawatan perdana yang berupaya meyakinkan negara-negara dunia bahwa Indonesia bisa bangkit dan mendukung kerjasama internasional atas dasar kepentingan semua bangsa dan mengedepankan kedaulatan semua bangsa.
Kembali kepada tekad Jokowi untuk mempromosikan NKRI sebagai salah satu negara yang akan melakukan revolusi biru (ekonomi maritim), langkah ini sudah tepat dan patut didukung oleh semua pihak. Tinggal lagi, apa rumusan strategi yang akan dilakukan agar pembangunan maritim ini bisa terwujud, setidaknya langkah riil untuk itu menemukan titik terang.
Selama ini konsep pembangunan negara kita selalu fokus pada daratan. Akibatnya, pembangunan laut dengan sejuta potensi ekonomi maritim jadi terabaikan. Konsekuensinya, potensi laut kita dalam bentuk keanekaragaman hayati laut terbuang. Bahkan kekayaan laut kita semua dikeruk oleh para nelayan negara luar yang menggunakan sistem peralatan sangat canggih. Kerugian ditaksir mencapai ratusan triliun pertahun. Upaya untuk mengembalikan pembangunan maritim ini dikembangkan pemerintah dengan membangun Kementerian Maritim.
Tentu tugas jangka pendek pemerintah adalah memetakan segala potensi laut dan ancaman yang timbul sehingga ada upaya mengatasi semua tantangan dengan manajemen kelautan modern yang efektif dan efisien. Untuk itu, cetak biru yang bisa dilakukan adalah dengan melihat apa saja yang membuat masalah seperti pencurian ikan itu bisa merajalela. Mengapa nelayan tradisional kita selalu jatuh dalam perangkap kemiskinan dan perangkap rentenir, mengapa akses permodalan pada nelayan sangat kecil, inilah berbagai pertanyaan sekaligus membutuhkan jawaban yang jawabnya sendiri sangat tergantung kepada pemerintah.
Namun, pembenahan internal sebagai peta jalan poros maritim dunia yang didukung oleh langkah diplomasi Jokowi di KTT APEC dan KTT ASEAN sudah tepat. Dengan adanya promosi poros maritim di dunia pada level Asia, setidaknya ini menjadi sinyal bagi semua negara untuk tidak melakukan pencurian ikan lagi, sebagai undangan untuk berinvestasi di laut.
Apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan mempromosikan Indonesia menuju poros maritim dunia tentu perlu didukung oleh kebijakan kemaritiman. Sudah saatnya potensi laut dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Mari dukung gerakan menuju negara poros maritim dunia. Komitmen ini sudah go internasional sebagaimana yang dilakukan Jokowi dengan langkah diplomasi elegan terhadap semua negara-negara APEC dan ASEAN.
(#)
