Penegakan- kedaulatan atas wilayah kita perlu dipertegas. Itu yang menjadi ciri khas pemerintahan sekarang. Salah satunya adalah tegas terhadap pelanggaran wilayah kita. Yang belakangan sedang menjadi sorotan adalah model menghadapi pelanggaran atas wilayah laut yang sudah sering kali diterobos para nelayan asing dan kapal-kapal asing. Akibatnya, bukan saja kerugian yang terjadi, para nelayan kita pun sama sekali jauh dari berdaya. Padahal kekayaan maritim kita meliputi dua per tiga wilayah kita sendiri.
Bayangkan saja. Selama ini laporan terhadap keberadaan kapal berizin di Indonesia ternyata banyak yang kadaluarsa. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan subsidi tidak kurang dari Rp 11 triliun per tahunnya. Tetapi hasil yang bisa didapatkan hanya Rp 300 miliar. Sebuah transaksi yang tidak masuk akal.
Laut kita memang menjadi lahan bancakan para nelayan asing dan kapal-kapal ilegal. Setiap tahunnya rata-rata lebih dari 100 kapal asing mencuri di wilayah kita. Jumlah itu sesungguhnya amat sedikit dari kondisi aktual yang sesungguhnya. Patroli yang bisa menangkan pelanggaran terlalu sedikit untuk bisa menangkap seluruh pelanggaran batas tersebut.
Karena ilegal fishing tersebut maka potensi pendapatan dari laut menjadi habis menguap begitu saja. Di kawasan Timur saja, potensi pendapatan yang hilang mencapai Rp 20 triliun. Sementara itu total kerugian negara akibat kegiatan para pelanggar batas ini mencapai Rp 300 triliun setahunnya. Angka ini persis sama dengan angka subsidi yang setiap tahunnya digelontorkan oleh pemerintah. Jadi wajar sebenarnya adalah pemikiran untuk menimbulkan efek jera kepada para pelanggarnya.
Salah satu yang sedang direncanakan oleh pemerintah adalah menenggelamkan kapal pelintas batas yang mencuri ikan ini. Ini serius disampaikan oleh Presiden Jokowi setelah sebelumnya digagas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Prinsip ini memang menjamin terhindarnya lautan kita dari pelaku-pelaku pencurian ikan yang selama ini merugikan negara tersebut.
Memang merumuskan tindakan penenggelaman tersebut masih harus dikaji. Tetapi untuk sementara, ketegasan pemerintah amat perlu ditunjukkan. Kita tahu bahwa di perairan Australia, nelayan-nelayan Indonesia yang berlabuh jauh ke dalam wilayahnya, juga akan seketika ditenggelamkan oleh petugas keamanan laut mereka. Ada prinsip bahwa ketegasan diperlukan sepanjang itu menyangkut wilayah dan perairan yang jelas.
Selama ini kita selalu alpa. Memang harus diakui bahwa ada kapal yang ditenggelamkan. Tetapi jumlahnya jauh dari memadai untuk menunjukkan bahwa kita punya martabat yang cukup. Kapal-kapal Malaysia, Taiwan, Thailand, Filipina dan negara lain dengan bebasnya berseliweran masuk ke perairan kita dan melakukan aktivitas ilegal. Sayangnya kita tidak pernah serius untuk membuat mereka jera. Maka mereka terus menerus dan berulang kali melakukan perbuatan serupa, karena tahu bahwa kita tidak akan melakukan tindakan apapun kepada mereka.
Kita dukung upaya menegakkan batas wilayah ini. Karena itu kesepakatan dengan negara-negara yang selama ini melakukan pelanggaran, harus dibangun supaya mereka segera bersiap dan tidak komplain jika kapal warga negaranya ditenggelamkan jika terbukti tersangkut kasus hukum.
Harus diakui jika ilegal fishing bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan wilayah kita.
Ini saatnya menegakkan martabat dan prinsip dasar di atas wilayah kita sendiri.
(***)
