Sejak 1 Desember 2014, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran pemerintahan di
Indonesia untuk tidak lagi menggelar rapat di
hotel
. Selain itu, dianjurkan untuk menggunakan panganan lokal setiap kali dilakukan pertemuan.
Meski diprotes
sejumlah pengusaha
hotel yang merasa omsetnya akan menurun
tajam, kebijakan tersebut disambut baik oleh banyak kalangan. Ajakan untuk hemat memang sepantasnya dilakukan aparat birokrasi dalam hal
ini PNS.
Temuan Presiden Jokowi soal borosnya birokrasi memang mencengangkan banyak kalangan. Salah satunya adalah biaya rapat PNS yang
mencapai angka Rp. 18 triliun dalam APBN 2015. Ini belum lagi biaya perjalanan dinas PNS yang mencapai Rp. 30 triliun dalam tahun anggaran yang sama.
Memang banyak orang beranggapan, menjadi PNS itu hebat. Hebat karena memiliki uang banyak. Siapa tidak tahu jika PNS ketika bekerja mendapatkan
berbagai macam honor. Memang benar gaji bulanan PNS "bukan apa-apa". Tetapi setiap bulannya PNS juga bisa menerima berbagai macam tunjangan. Entah itu tunjangan kinerja, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan lauk-pauk atau nama lain. Totalnya bisa setidak-tidaknya mencapai Rp. 5
juta termasuk gaji bulanan. Itu jelas cukup dibandingkan upah buruh. Itu belum termasuk perjalanan dinas yang bisa dilakukan berkali-kali oleh seorang PNS.
Banyak kalangan menuding jika menjadi PNS itu hebat. Hebat karena tidak perlu bekerja keras. Dimana-mana mudah menyaksikan PNS hanya bermalas-malasan. Di jam kerja, banyak PNS yang keluar masuk pasar, bahkan pulang ketika belum waktunya. Banyak PNS bahkan tidak tahu mengoperasikan komputer, selain menggunakannya untuk bermain
game. Satu lagi, PNS dikatakan hebat karena memiliki prestisius yang sohor. Menduduki jabatan PNS berarti
secara sosial cukup baik dan terpandang di mata masyarakat kita yang notabene masih berlatar agraris.
Maka tidak heran, karena hal-hal di atas, PNS menjadi impian banyak orang. Warga masyarakat banyak yang tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk menyogok menjadi PNS. Maka tidak heran banyak yang menjadi korban
calo. Beberapa kasus mengungkapkan, calo PNS juga adalah PNS yang menjadi orang dalam sebuah instansi. Sebuah rekayasa PNS yang memenangkan formasi K-2 pun pernah terungkap melibatkan orang dalam di pemerintahan
pusat. SK PNS tersebut diduga aspal. SK-SK itu asli karena memang dikeluarkan Badan Kepegawaian Nasional, tetapi tidak melalui prosedur yang seharusnya.
Pemerintah memang harus bekerja keras mengubah persepsi soal PNS ini. Pernyataan bahwa PNS itu boros dan bertugas menghambur-hamburkan uang
negara, harus dihentikan sama sekali. PNS bukan mesin untuk menjadikan negara ini bangkrut. Sudah banyak PNS yang tersangkut kasus korupsi dan menjadi tahanan KPK dan Kejaksaan Agung. Akibat perilaku korupsi yang tidak berhenti, banyak PNS muda tergoda untuk menjadi
kaya dengan cara yang tidak benar. Itu telah disinyalir oleh KPK.
Kebiasaan buruk PNS harus dihentikan. PNS harus bekerja secara
profesional. Karena itu rencana mengubah cara menyelenggarakan rapat adalah hal tepat. Presiden sendiri sudah memberikan contoh cara berhemat. Kunjungannya ke daerah sekarang ini diinstruksikan sehemat mungkin bahkan tanpa sambutan berlebihan.
Ini era dimana setiap rupiah uang negara harus dipertanggung-jawabkan dan digunakan sebaik mungkin. PNS hebat adalah PNS yang hemat
(***)
