Persoalan yang menimpa KPK dan Polri masih belum menemui titik temu. Kontroversi masih terus terjadi, secara khusus mengenai kasus hukum yang melibatkan Komjen Budi Gunawan dan Bambang Widjojanto.
Tetapi langkah-langkah bukan tidak ada dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia baru saja membentuk tim 9 yang beranggotakan para tokoh masyarakat. Mereka hanya dalam waktu dua hari saja sudah memberikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi. Rekomendasinya antara lain supaya Presiden Jokowi benar-benar menegakkan rencananya melawan korupsi. Selain itu tim ini juga memberikan pendapat supaya Presiden menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mencari alternatif pengganti.
Bukan hanya dengan tim 9. Presiden juga baru saja bertemu dengan Kompolnas. Ada kabar bahwa pertemuan tersebut merupakan pembahasan mengenai rencana mencari nama Kapolri baru untuk menggantikan Komjen Budi Gunawan.
Selain itu, Presiden Jokowi juga ternyata melakukan langkah politik. Kejutan dilakukannya dengan bertemu dengan mantan rivalnya di Pilpres lalu, Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa ia akan mendukung langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Mantan Presiden BJ Habibie juga patut didengarkan pendapatnya. Ia menyatakan bahwa karena Presiden Jokowi dipilih oleh rakyat maka kepentingan rakyatlah yang diutamakan.
Langkah Presiden Jokowi hari-hari ini memang banyak terganggu oleh masalah penentuan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri ini serta kasus-kasus yang kemudian menimpa KPK. Ia harus melakukan sesuatu, tetapi tentu dengan pertimbangan yang amat matang. Pertimbangan yang harus dipikirkannya adalah bahwa parlemen (DPR) sangat mendorong pelantikan tersebut. Hampir tidak ada fraksi, kecuali Fraksi Demokrat yang tidak menyetujui usulan Kapolri waktu itu. Maka perubahan apapun, harus dikomunikasikan dengan baik oleh Presiden. Termasuk dengan bertemu Prabowo yang adalah petinggi di Fraksi Gerindra, elemen penting Koalisi Merah Putih (KMP).
Secara internal Presiden Jokowi juga harus berhadapan dengan elemen Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang menyokongnya, dan mendorong supaya Kapolri segera dilantik. Mengabaikan mereka, Presiden Jokowi belum terlalu memiliki kekuatan politik. Apalagi karena dari kalangan PDI-P sendiri, ada suara-suara yang berseberangan dengan pimpinan KPK.
Patut diduga bahwa Presiden Jokowi kini menghadapi berbagai macam kepentingan yang luar biasa dahsyat. Ia harus menghadapi semuanya itu apalagi pastilah ada ancaman-ancaman dibalik kepentingan tersebut. Mengabaikan suara DPR bisa dianggap menghina parlemen. Mengabaikan usulan parpol pendukungnya, bisa mendapatkan tekanan dari dalam. Mengabaikan suara masyarakat, mendorong terjadinya penurunan kepercayaan publik.
Maka sikap Presiden Jokowi mendengarkan semua pendapat adalah sebuah keputusan yang rasional dan patut diacungkan jempol. Presiden Jokowi mencoba mengakomodasi semua pendapat, saran, dan menciptakan sebuah dialog nasional melalui media sehingga keputusan apapun yang akan ditetapkannya, telah menempuh sebuah diskusi panjang. Pemimpin yang dipilih oleh rakyat, memang harus banyak mendengar. Dan kita pun harus belajar bersabar menanti keputusan Presiden Jokowi.
(***)
