Presiden Milik Rakyat, Bukan Milik Parpol

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya pada kongres di Bali seolah mengukuhkan Presiden Jokowi merupakan petugas partai dan harus melaksanakan apa yang diinginkan partai. Di mata putri proklamator ini, kepatuhan Jokowi kepada partai sesuai konstitusi yang berlaku sah di Indonesia. Pernyataan ini sangat terang benderang tentang siapa dan apa Jokowi bagi Megawati.

Ini menimbulkan penafsiran bahwa presiden tak lagi dianggap milik seluruh rakyat Indonesia. Presiden hanya milik partai politik  pendukungnya dan apa yang digariskan partai menjadi kewajiban baginya. Posisi ketua partai politik seolah  menjadi lebih tinggi dari presiden.

Memang presiden sesuai UU, dicalonkan partai politik atau gabungan partai politik. Namun, yang memilihnya menjadi presiden bukan partai, tetapi seluruh rakyat melalui pemilihan langsung. Setelah terpilih, dia menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, pemimpin bagi seluruh negeri dan kepala negara.

Mengutip pernyataan Megawati bahwa apa yang disampaikannya tentang presiden harus melaksanakan keputusan partai, menurutnya itu sudah sesuai konstitusi. Ternyata jika dibaca secara seksama, tak ada satupun ayat dalam UUD 1945 menyebutkan presiden wajib menjalankan kebijakan partainya.

Presiden hanya wajib menjalankan konstitusi dan UU.

Sangat berbahaya jika presiden menjadi petugas partai. Pada titik tertentu pasti ada benturan kepentingan partai dengan kepentingan umum. Jika presiden harus mematuhi partai secara membabi buta, apakah kepentingan publik harus dikorbankan?

Kita berharap Jokowi bertindak bijaksana dan tetap memegang teguh komitmennya, bahwa ia hanya taat terhadap konstitusi. Begitu dia terpilih dan dilantik menjadi presiden, maka  dirinya bukan lagi milik partai, tapi milik seluruh rakyat!

Jokowi harus menjelaskan secara terbuka ke publik bahwa dirinya bukan petugas partai dan harus melaksanakan arahan partai. Seperti yang ditegaskan dalam kampanyenya, sistem Presidensial harus ditegakkan. Kita bukan penganut sistem Parlementer, sehingga partai yang mengatur pemerintah.

Presiden Jokowi tidak harus keluar dari partai. Tidak juga harus membangkang terhadap ketua partainya. Namun harus terang benderang bagi seluruh rakyat Indonesia, Presiden hanya patuh terhadap konstitusi dan bukan kepada  ketua partai! (**)