Tak bisa dipungkiri betapa dalamnya kecintaan Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan terhadap kawasan Danau Toba, kampung halamannya. Di tengah kesibukannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI, dia meluangkan waktu untuk menerima pegiat Kaldera Toba, Dr RE Nainggolan, yang datang bersama rombongan tokoh-tokoh di Sumatera Utara untuk menyampaikan perlunya dibangun networking yang baik di jajaran pemerintahan di Sumut untuk menyukseskan agenda Kaldera Toba masuk dalam jaringan Taman Dunia UNESCO.
Belum sebulan berselang setelah menerima RE, Luhut pun menindaklanjuti komitmennya untuk memfasilitasi sekaligus mengundang seluruh kepala daerah di wilayah Danau Toba untuk duduk bersama. Walau pertemuannya bersifat informal, pasti manfaatnya sangat besar dalam perjuangan mewujudkan Danau Toba sebagai Geopark Global Network (GGN) Unesco.
Sudah sejak lama yang menjadi persoalan klasik di kawasan Danau Toba adalah sulitnya kabupaten-kabupaten di sekitarnya untuk bersinergi dan berkoordinasi. Harusnya sesuai mekanisme pemerintahan, jika ada masalah antarkabupaten, maka pemerintah provinsilah yang bisa memediasi. Namun peran itu kurang maksimal, sehingga banyak program untuk kawasan Danau Toba terkesan jalan di tempat karena adanya ego sektoral di masing-masing daerah.
Indikasi kekurang-kompakan kabupaten-kabupaten sekitar Danau Toba bisa dilihat dalam penyelenggaraan Pesta Danau Toba atau sekarang disebut menjadi Festival Danau Toba. Apabila satu kabupaten yang menjadi tuan rumah, maka daerah lainnya kurang memberi perhatian. Ini selalu menjadi kendala dalam membicarakan sesuatu yang baik dan memajukan kawasan Danau Toba.
Padahal, jika hendak membangun kawasan Danau Toba, tak bisa sendiri-sendiri. Kabupaten-kabupaten tersebut harus mau bekerja sama dan bergandengan tangan, tanpa merasa didahului atau direndahkan yang lain. Kepala daerah harus bijak menyikapi ini. Jangan karena egoisme daerah yang berlebihan, program yang sangat baik menjadi terlantar atau tidak jalan.
Penilaian Unesco terhadap kelayakan Danau Toba menjadi Geopark Global Network (GGN) sudah dekat. Di lapangan memang sudah ada kegiatan-kegiatan untuk menyambut datangnya asesor dari badan PBB tersebut. Sosialisasi gencar dilakukan di daerah-daerah, menggandeng masyarakat, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.
Namun tak bisa hanya satu kabupaten atau dua kabupaten yang mempersiapkan diri menyambut tim Unesco. Sebab semua kawasan Danau Toba akan disasar Unesco untuk dinilai kelayakannya. Bukan hanya secara fisik, yang terutama mereka akan mewawancarai warga setempat tentang sikap dan kepedulian terhadap Danau Toba. Kesadaran warga sangat menentukan lolosnya Danau Toba sebagai GGN. Ini memerlukan kerjasama semua daerah bersama stafnya berkejar-kejaran waktu menyosialisasikan kaldera Toba ke masyarakat.
Atensi yang diberi Luhut Panjaitan untuk mengumpulkan semua kepala daerah sekawasan Danau Toba pantas diapresiasi. Mengingat betapa ruginya kawasan Tapanuli - Sumut yang tak dapat memanfaatkan network seorang tokoh dari daerah ini yang sekaliber Luhut pada saat Presiden sendiri sudah memberikan kepercayaan yang besar terhadap Luhut.
Tentunya yang dimaksud memanfaatkan di sini adalah untuk kepentingan pembangunan masyarakat luas, dalam hal ini bahkan kepentingan bangsa di kancah internasional (bila Danau Toba masuk dalam jaringan taman bumi global di bawah naungan PBB).
Diharapkan semua yang hadir dalam pertemuan ini memang orang nomor satu di provinsi dan kabupaten se kawasan Danau Toba yang bisa mengambil keputusan, dan jangan diwakilkan. Sebab kaldera Toba ini menyangkut kepentingan seluruh masyarakat, untuk masa kini dan masa depan planet Bumi.
Pada gilirannya Kaldera Toba akan menyejahterakan rakyat jika Unesco sudah menetapkannya sebagai warisan dunia. Pariwisata akan berkembang, sebab turis dari seluruh dunia akan datang, bukan hanya karena keindahannya, tetapi ada nilai sejarah, ilmiah dan riset.
Kita berharap upaya Luhut Panjaitan bisa diterima bukan sekedar karena jabatannya yang tinggi, namun lihatlah dari kerendahan hatinya yang bersedia mengupayakan apapun yang dapat berkontribusi bagi memuluskan perwujudan Kaldera Toba sebagai Geopark Global Network Unesco.
Dengan sudut pandang dan mind set demikian, kiranya semua yang terlibat, baik dari kalangan pejabat nomor 1 di provinsi maupun kabupaten terkait, mau menomor duakan dirinya. Karena bukankah ketika telah dipercaya rakyat menjadi pejabat, para pemimpin berjanji untuk menomor satukan kepentingan masyarakat dan bangsa. Maka pertemuan itu tak lain adalah dalam konteks menomor satukan kepentingan yang lebib besar.
Begitu juga dengan masyarakat, agar belajar mengubah mindset nya dengan bersikap menjadi nomor 1 dalam hal membangun daerahnya (menyosialisasikan diri sendiri dan kelompoknya untuk layak menjadi masyarakat taman bumi internasional), bukan hanya sekedar mengantri dan menunggu nomor panggilan dari pemerintah untuk berperan.
(**)
