Tekad untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya hendaknya jangan hanya seruan semata dan kegiatan yang bersifat seremonial. Apa implementasi langsung dalam bentuk tindakan yang nyata sangat kita tunggu. Selama ini sudah banyak penyuluhan, seminar, strategi pencegahan korupsi dilakukan lembaga terkait, tetapi belum berjalan dengan optimal, bahkan mengalami stagnan. Kita berharap, penandatanganan zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) oleh KPK dengan Pemprovsu dan Pemkab dan Pemko yang disaksikan Ombudsman RI, juga dari perwakilan Kementerian PAN menghasilkan sesuatu yang benar-benar bisa jadi contoh untuk pemberantasan korupsi.
Seperti yang kita lihat mulai tahun 2010-2015 ada aduan korupsi berjumlah 4000 kasus ke jaksa, Polri dan KPK. Tentu jumlah ini sangatlah besar dan merupakan sebuah gambaran betapa image Sumut sebagai daerah yang korup benar adanya. Untuk itu, perlu sebuah terobosan dan ketegasan dari para pemimpin untuk membebaskan Sumut sebagai daerah yang korup.
Penandatanganan Zona Integritas Kawasan Bebas Korupsi merupakan upaya yang dilakukan KPK dan Pemprovsu untuk mendorong pemerintahan yang bersih, transparan di Sumatera Utara. Semua pihak, khususnya Pemprovsu harus membangun kesadaran kolektif bahwa akar masalah di negara kita adalah korupsi. Krisis ekonomi yang berkelanjutan, kemiskinan struktural, rendahnya kualitas SDM, gagalnya pembangunan disebabkan korupsi. UU dengan jelas dan tegas mendefinisikan bahwa korupsi salah satu kejahatan kemanusiaan yang luar biasa (extra ordinary crime) dan punya dampak merusak secara sistematis.
Untuk itu, perlu jalan keluar untuk bebas dari korupsi. Penandatanganan Zona Integritas Kawasan Bebas Korupsi (WBK) itu sebuah kemajuan yang sangat besar. Keberanian menandatangani Zona Integritas ini sangat kita harapkan mempunyai dampak yang sangat besar bagi Sumut. Kalau korupsi bisa diminimalisir, dan kemudian ke depannya semakin kecil maka kualitas pembangunan di Sumut akan semakin bagus. Korupsi telah membuat pembangunan apapun mengalami kegagalan.
Zona Integritas WBK itu sebuah langkah maju yang hasilnya sangat ditunggu masyarakat kita. Hendaknya penandatanganan ini jangan hanya di atas kertas dan kegiatan yang bersifat seremonial belaka. KPK dan semua aparat lembaga hukum harus melakukan monitoring kepada kegiatan -kegiatan pasca penandatanganan zona integritas ini.
Kegiatan penandatanganan zona integritas wilayah bebas korupsi ini harus jadi cikal bakal untuk membebaskan Sumut dari korupsi. Kita harus membangun budaya malu terhadap korupsi di Sumut. Korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Semua masyarakat Sumut dan Pemprovsu serta kabupaten/kota di Sumut harus paham betul bahaya korupsi di negara ini. Keberhasilan pembangunan yang akan kita capai dan raih sangat tergantung sejauh mana kita bisa membebaskan diri kita dari korupsi.
Zona Integritas WBK di Sumut bisa berjalan dengan baik apabila semua aparat pemerintahan punya kesadaran moral dan sudut pandang yang sama untuk membangun Sumut sebagai daerah yang ke depannya bisa jadi contoh pemerintahan yang bersih di negara ini. Semoga Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi bisa berjalan efektif di Sumut, dan itulah harapan masyarakat sebagai harapan kita bersama. (#)
