Sumatera Utara memiliki potensi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sangat besar. Data Pemprovsu, ada 2,5 juta UMKM yang tersebar di 33 kabupaten kota. Sebanyak 40 persen di antaranya kategori mikro, 30 persen usaha menengah dan 30 persen usaha kecil. Khusus UMKM yang beroperasi di Medan dibagi dalam enam kluster yaitu kluster bordir, sepatu dan tas kulit, kuliner, kerajinan tangan, rotan dan batik. Untuk membantunya, saat ini dana segar sebanyak Rp 1,3 triliun siap dikucurkan untuk UMKM Sumut. Berbagai kemudahan untuk memperoleh kredit bagi UMKM sudah tersedia sesuai instruksi Presiden Jokowi. Bunganya cuma 12 persen, turun 10 persen, dari sebelumnya 22 persen. Izin UMKM-nya cukup dari camat, tak perlu lagi mesti ke Badan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota (Pemko).
Untuk membantu mendapatkan bantuan permodalan, Bank Indonesia menyediakan informasi data profil UMKM yang tidak sedang mendapatkan pembiayaan perbankan, namun membutuhkan kredit/pembiayaan dalam rangka pengembangan usahanya. Belum pernah mendapat kredit memang menjadi syarat utama bagi yang ingin mendapat bantuan permodalan. Dengan tersedianya data profil UMKM dimaksud, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak terutama bagi UMKM dalam mempercepat akses pembiayaan dari perbankan.
Data profil UMKM menyajikan nama perusahaan, lama usaha, alamat, dan lain-lain serta informasi kegiatan usaha, tingkat persaingan usaha, total aset, rata-rata penjualan per tahun, proyeksi pertumbuhan, kebutuhan pembiayaan, taksiran aset untuk jaminan kredit serta jumlah dokumen persyaratan kredit. UMKM memang salah satu penggerak ekonomi nasional. UMKM adalah perwujudan usaha yang paling identik pada pasal 33 UUD 45, karena memiliki distribusi keuangan yang seimbang, fokus pada pengembangan organisasi, sebagai alternatif keuangan mikro.
Untuk bisa berkembang, UMKM mesti belajar kekuatan pasar, penguasaan teknologi, akses pasar, permodalan dan sumber daya manusia. UMKM perlu dukungan dari semua pihak untuk bisa belajar dan tumbuh kembang. Pemerintah dan perusahaan besar berperan sebagai bapak angkat agar UMKM bisa bertahan bahkan berkembang pada era MEA. Pendampingan menjadi solusi yang tepat bagi yang baru berkembang.
Berbagai dukungan telah bermunculan. Perusahaan yang bergerak di bisnis penjualan online, PT Kioson Komersial Indonesia, telah menggandeng para pelaku UMKM khususnya yang berada di kota-kota lapis kedua sebagai mitra dengan menghadirkan e-Commerce Kioson. Ini diklaim sebagai yang pertama di Indonesia yang melibatkan UMKM melalui sistem belanja online yang aman dan menguntungkan dengan menyediakan perangkat tablet sebagai sarana bertransaksi.
Forum Sinergi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (FOSKOPI) telah terbentuk dan siap bekerjasama dengan Industri Keuangan Non Bank (IKNB).
Menurut data OJK dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, aset yang dikelola Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang terdiri atas industri asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, serta lembaga jasa non bank lainnya telah tumbuh rata-rata 19,21 persen per tahunnya yang pada 31 Januari 2015 mencapai Rp 1.574 triliun. Potensi yang dimiliki lembaga keuangan non bank lumayan besar dan sesuai regulasi OJK POJK No. 2009 tahun 2014 harus juga bersinergi dengan UMKM dan Koperasi.
Sayangnya birokrasi perizinan menjadi permasalahan UMKM di Indonesia. Para pelaku usaha UMKM kerap kesulitan untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikarenakan harus mempunyai izin yang jelas. Di samping perizinan, jaminan khusus dalam proses pengajuan KUR menjadi sebuah kendala dan menyebabkan serapan dana KUR kurang maksimal. Meski sebenarnya pemerintah telah berupaya memberi berbagai kemudahan baik perizinan maupun keharusan menyediakan jaminan.
Pemerintah harus membuktikan keberpihakannya terhadap UMKM. Kita mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan agar akses bagi UMKM ke perbankan makin terbuka lebar. Pembinaan dan pendampingan tak boleh hanya sesekali saja saat ada program. Pemerintah dan perusahaan besar mesti berada di garda terdepan memajukan UMKM menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional. (**)
