Presiden Jokowi menyampaikan kegusarannya tentang kesenjangan sosial di Indonesia, khususnya antara orang kaya dengan orang miskin. Sebab berdasarkan data Bank Dunia, kesenjangan yang ada begitu lebar. Jika dibiarkan bisa menimbulkan berbagai kerawanan sosial, termasuk tumbuh suburnya radikalisme.
Bank Dunia merilis rasio Gini Indonesia mencapai 0,41. Ada sekitar satu persen keluarga Indonesia bisa sampai menguasai hingga 50,3 persen kekayaan bangsa. Indeks Gini mengukur distribusi pendapatan suatu negara. Besarnya Indeks Gini antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Indeks Gini sama dengan 0 (nol) menunjukkan bahwa distribusi pendapatan merata sempurna, sementara Indeks Gini sama dengan 1(satu) menunjukkan distribusi pendapatan sama sekali tidak merata.
Memang tingkat ketimpangan ekonomi antarpenduduk atau rasio gini Indonesia hingga Desember 2015 sudah turun ke 0,408 dari 0,413 sejak data terakhir di 2014. Meski menurun, tetap saja kesenjangan masih sangat tinggi. Sebab separuh kekayaan Indonesia dikuasai hanya satu persen penduduk, sedangkan 99 persen lainnya harus berbagi dari yang 50 persen lagi. Tentu saja perlu ada upaya untuk mengurangi tingkat kesenjangan, yang menurut data Bank Dunia, lebih jelas terlihat di masyarakat perkotaan.
Pemerintah telah menegaskan tidak anti orang kaya raya dan menginginkan semua menjadi kaya. Namun sangat berbahaya, ada segilintir orang sangat kaya, dan banyak orang untuk makan saja sulit. Kemiskinan dan kesenjangan sosial, berbahaya dan akan menjadi bahan bakar konflik sosial, separatis, radikalisme, ekstrimisme hingga terorisme. Provokator akan dengan mudah memainkan isu kesenjangan untuk memecah belah bangsa.
Kesenjangan bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Di negara-negara lain juga terjadi dengan perbandingan yang berbeda-beda antara kaya dan miskin. Namun untuk Indonesia yang jumlah warganya sangat banyak, kesenjangan sangat berbahaya. Bayangkan jika jumlah penduduk negeri ini sekarang sekitar 250 juta jiwa, maka hanya 2.500.000 yang menguasai setengah kekayaan bangsa, dan sisanya sebanyak 247,5 juta harus memperebutkan separuh lagi. Untuk negara yang jumlah penduduk relatif lebih sedikit maka potensi konflik tidak begitu tinggi.
LSM International NGO Forum On Indonesia Development (Infid) belum lama ini merilis surveinya terkait persepsi warga pada ketimpangan sosial. Survei itu menunjukkan angka 80 persen masyarakat masih merasakan ketimpangan sosial. Survei menunjukkan indeks ketimpangan sosial sebesar 5,06. Dari 10 ranah sumber ketimpangan, masyarakat tidak puas di bidang penghasilan, perbedaan kepemilikan harta, perbedaan kesejahteraan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesempatan pekerjaan.
Anggaran dana desa yang diberikan pemerintah kepada setiap desa di Indonesia diharapkan dapat mengatasi kesenjangan sosial. Dengan adanya kucuran dana pusat yang masuk ke pedesaan, pembangunan akan terjadi sehingga nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di setiap desa. Kesenjangan sosial perkotaan pun dapat ikut diantisipasi karena dengan peningkatan perekonomian desa akan membuat semakin sedikitnya masyarakat di desa melalukan migrasi ke kota.
Ekonom Utama Bank Dunia di Indonesia Ndiame Diop, berpendapat program dana desa ini seharusnya dapat menjadi pion pembangunan daerah yang kemudian akan memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan perekonomian pedesaan. Dana desa dapat meningkatkan perekonomian daerah yang menyebabkan meningkatnya ekonomi nasional. Berdasarkan data, pada tahun 2016 transfer dana desa bisa mencapai Rp47,7 triliun. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai Rp20,8 triliun.
Tentu saja, dana desa hanya merupakan satu upaya dari banyak upaya yang bisa dilakukan pemerintah. Perlu terobosan agar kue pembangunan bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia secara proporsional. Memang tidak mudah, dan tak bisa dilakukan semudah membalikkan tangan. Kita berharap Presiden Jokowi bisa mengurangi kesenjangan sosial tersebut dengan berbagai kebijakan yang diambilnya.(**)
