Daerah tak bisa diabaikan jika ingin membangun ekonomi nasional. Pemerintah Pusat meski memiliki otoritas sangat besar mengelola negara, tidak akan berhasil tanpa sokongan Pemda. Kekuatan ekonomi nasional justru berada dan bertabur di daerah. Pemerintah daerah sebagai perwakilan pemerintah pusat harus diberi peran lebih besar dalam pembangunan nasional.
Memang tidak semua Pemda siap terlibat lebih intens dalam urusan lebih besar untuk kemajuan bangsa. Banyak faktor yang memengaruhinya. Salah satu yang menonjol adalah terbatasnya kewenangan menentukan kebijakan. Meski semangat otonomi sudah lama didengungkan, dalam banyak hal masih didominasi pemerintah pusat. Beberapa kebijakan masih harus ditentukan dari Jakarta.
Keengganan pusat berbagi kekuasaan bukan tanpa alasan. Sebab banyak kasus kepala daerah yang berakhir di penjara karena kasus korupsi. Anggaran daerah menjadi sasaran empuk para koruptor dengan menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Harusnya otonomi menjadi kesempatan berkreasi dan membangun daerah secara leluasa. Ini malah dimanfaatkan untuk memerkaya diri sendiri dan kroninya.
Misalnya perizinan di sektor pertambangan dan kehutanan, acapkali menjadi ajang transaksi. Kepala daerah menjelma menjadi raja-raja kecil yang kemudian tergoda membangun dinastinya. Banyak daerah yang penguasanya mewarisi dari ayah ke anak, atau ke istri dan keluarga. Kewenangan Pemkab/Pemko dianggap terlalu besar dan pengawasan sangat minim. Akibatnya, banyak daerah yang bermasalah keuangannya sesuai hasil audit BPK.
Tak heran beberapa kewenangan memberi izin dan menagih retribusi, sudah mulai banyak bergeser dari kabupaten/kota ke provinsi. Ini agak mengherankan sebab selama ini titik berat otonomi ada di kabupaten/kota dan bukan di provinsi. Banyak bupati dan wali kota kurang menghargai pemerintah provinsi serta cenderung potong kompas ke pusat.
Masih banyaknya masalah di daerah bukan alasan untuk tidak melibatkan mereka untuk persoalan bangsa. Saat ini peran pemerintah daerah semakin penting untuk menopang perekonomian nasional, sebab ada beberapa komponen yang mendukung yakni desentralisasi fiskal, transfer anggaran ke daerah tahun 2015 naik sekitar 10,4 persen menjadi Rp700,4 triliun. Anggaran yang besar ini mesti dikelola dengan baik sehingga penyaluran ke sektor-sektor pembangunan lebih baik yang akhirnya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah.
Pemerintah pusat memberikan anggaran cukup besar untuk daerah. Hal itu termaktub dalam APBN 2016 yang mana anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 770,2 triliun terdiri atas Dana Perimbangan Rp 700,4 triliun, dana insentif daerah Rp 5 triliun, dana Keistimewaan Yogyakarta Rp 17,8 triliun dan Dana Desa Rp 47 triliun. Sayangnya banyak dana daerah tersebut dibiarkan mengendap di bank untuk mendapatkan bunga. Berbagai dalih dibuat agar uang tersebut baru digunakan di akhir tahun.
Fenomena ini bisa diamati dari penempatan likuiditas Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Bank Indonesia (BI) menjelang akhir tahun selalu mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Pada bulan Desember 2013, penempatan likuiditas BPD di instrumen Bank Indonesia mencapai titik terendah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, yakni sebesar Rp 31,6 triliun. Hal yang sama juga terjadi pada Desember 2014, di level Rp 39,1 triliun. Data per September 2015 tercatat sebesar Rp 67 triliun dan diperkirakan hingga akhir Desember akan menurun, seperti tahun sebelumnya.
Pemerintah daerah diharapkan menyerap anggaran lebih cepat guna mendukung pembangunan daerah dan jangan menunggu akhir tahun anggaran. Apabila pemerintah daerah masih lamban dalam menyalurkan dana, dikhawatirkan dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi nantinya. Presiden Jokowi telah menegaskan akan terus memantau realisasi belanja pemerintah daerah, termasuk modus menumpuk uang di BPD. Para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali kota harus memastikan anggaran negara yang dialokasikan ke daerah dibelanjakan dengan tepat sasaran dan berdampak pada rakyat. Dengan demikian Pemerintah Daerah mendukung perekonomian nasional. (**)
