Sehebat dan seserius apapun yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun Indonesia, apabila tidak dikomunikasikan, maka bisa menimbulkan masalah. Masyarakat sebagai sasaran pembangunan bisa salah paham, menolak, bahkan melawan. Itu sebabnya, komunikasi mesti mendapat posisi sentral.
Harold Lasswel menyebutkan lima unsur yang perlu mendapat perhatian agar komunikasi efektif. Pertama, komunikator, yakni orang yang berkomunikasi. Kedua, komunikan adalah sasaran komunikasi. Ketiga, pesan, yakni apa yang hendak disampaikan komunikator kepada komunikan.
Keempat, media atau saluran, yakni sarana apa yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Apakah melalui media massa, tatap muka atau dengan cara lain. Mana lebih efektif, apakah surat kabar, televisi, radio, media online atau jenis media lainnya. Terakhir, dampak dari pesan yang disampaikan. Ini untuk memberi masukan untuk proses komunikasinya.
Dari kelima unsur tersebut, yang menjadi hulunya adalah komunikator. Sebaik apapun pesan, secanggih apapun medianya, pengelolanya adalah komunikator. Memang semua unsur sama pentingnya agar komunikasi tepat sasaran. Bisa dibilang, komunikator adalah penentu awal sukses tidaknya komunikasi.
Itu sebabnya, posisi komunikator sangat penting. Penentuan siapa komunikator sangat menentukan sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat akan sampai atau tidak. Dalam pemerintahan, tidak semua menjadi komunikator yang andal. Semua mungkin bisa bekerja keras dengan baik, tetapi tidak semua menjadi pembicara yang baik.
Komunikator dalam bahasa sehari-hari disebut dengan juru bicara, Humas (hubungan masyarakat), atau PR (public relation). Mereka adalah orang yang memiliki kompetensi bagaimana menyampaikan pesan ke publik. Menjadi seorang komunikator bukan hal mudah. Pengetahuan saja tidak cukup, lebih ditentukan jam terbang (pengalaman).
Itu sebabnya Presiden Jokowi menunggu waktu yang lama untuk memilih seorang komunikatornya yang kompeten. Pilihannya jatuh kepada Johan Budi, eks wartawan, yang memang berpengalaman sebagai juru bicara KPK. Diharapkan program pemerintah bisa dikomunikasikan dengan baik ke depan.
Penunjukan juru bicara yang profesional bisa diikuti lembaga pemerintahan lainnya, termasuk di daerah. Harus diakui selama ini komunikator institusi pemerintah sangat lemah. Meski bukan dari PNS, perlu dipertimbangkan mengangkat juru bicara dari kalangan yang memang mampu untuk itu, bisa dari wartawan atau yang lainnya.
Kita berharap ada perbaikan komunikasi pemerintah di era Jokowi. Peran media massa mesti lebih dimaksimalkan. Johan Budi sebagai eks wartawan tentu sangat paham kekuatan media saat KPK digoyang. Pemerintah perlu dukungan media agar proses pembangunan lebih tepat sasaran.
(**)
