Tentu kita tidak akan kaget jika Sumatera Utara dijadikan sebagai salah satu fokus utama pencegahan KPK setelah Riau dan Banten. Program pencegahan KPK di Sumatera Utara terus dilakukan di semua Pemda/Pemko dengan tujuan, jangan sampai ada korupsi terhadap uang negara. Apa yang dilakukan oleh KPK ini dengan menjadikan Sumut sebagai fokus pencegahan korupsi bukanlah berita yang positif (mendidik) bagi kita. Berita KPK ini sangat negatif seolah-olah Sumut merupakan salah satu daerah yang paling korup.
Tentu KPK berangkat dari fakta betapa banyaknya korupsi yang terjadi di Sumut. Saat ini saja Gubernur Sumut sedang dalam proses persidangan di pengadilan mengenai korupsi Bansos dan korupsi lainnya. Tingginya angka korupsi di Sumut membuat Sumut menjadi salah satu sasaran program pencegahan korupsi oleh KPK. Program ini sangat bagus, hanya saja apa yang dilakukan oleh KPK merupakan sebuah tamparan yang sangat menyakitkan buat daerah ini. Intinya, jika Sumut masuk target utama program pencegahan korupsi oleh KPK berarti ada yang tidak beres di Sumut ini. Tamparan keras ini hendaknya menyadarkan semua pemegang kekuasaan di daerah ini agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power). Citra Sumut sebagai salah satu daerah yang paling korup sangat merugikan kita.
Bagaimana meminimalisasi praktik korupsi di Sumut tentu bukan hanya tugas pemerintah semata secara internal. Ini adalah tanggung jawab bersama. Saatnya kita berpikir revolusioner mengenai masalah korupsi ini. Harus ada kebulatan tekad dari semua pihak bahwa korupsi tidak akan terjadi di Sumatera Utara. Dengan demikian, Sumut tidak lagi dijadikan sebagai daerah yang diawasi oleh KPK. Jika penting Sumut merupakan salah satu daerah percontohan bagi KPK untuk memberantas korupsi. Malu rasanya Sumut punya brand sebagai daerah yang korup.
Secara khusus, kita berharap kepada semua kepala daerah (bupati/wali kota) di wilayah administratif Sumut punya strategi khusus bagaimana menangani korupsi ini. Pemberantasan korupsi bukan hanya persoalan teknis administratif. Tidak cukup hanya sosialisasi di tingkat dinas yang hanya menjadi rutinitas. Perlu sebuah terobosan yang baru dalam mencegah korupsi agar korupsi ini bisa diminimalisasi.
Terobosan baru sebenarnya banyak yang bisa diinventarisir. Hanya saja, komitmen oleh gubernur/ bupati/wali kota yang jadi masalah. Sebagai contoh, kalau mau menduduki jabatan buat lelang jabatan dengan penilaian objektif dari para pakar yang berkompeten. Jangan lagi mengangkat kepala dinas dengan model setoran atau upeti, tetapi angkatlah yang berkompeten sesuai dengan keahliannya dan tanpa uang. Dengan demikian dia akan fokus bekerja untuk mensukseskan apa yang jadi visi dan misi dari daerah dimaksud. Model seperti ini harus dilakukan sehingga "trust" dari masyarakat terbangun. Kepercayaan masyarakat pada pemerintah merupakan modal sosial yang sangat besar.
Kemudian, kepala daerah bisa memaksimalkan penggunaan teknologi informasi saat melakukan tender proyek di Pemda. Penggunaan teknologi informasi yang sangat canggih saat ini bisa mencegah korupsi. Misalnya, track record perusahaan bisa dilacak dengan menggunakan jasa teknologi informasi. Sistem tender elektronik juga bisa dioptimalkan untuk mencegah berbagai pemalsuan data dan bisa diakses oleh publik, sehingga ada kontrol terhadap semua proyek.
Dengan demikian perusahaan yang memenangkan tender bisa bekerja dengan baik untuk meningkatkan kualitas proyek misalnya. Kualitas proyek yang baik akan berdampak besar bagi masyarakat. Artinya, pemberantasan korupsi bukanlah hal sulit. Banyak cara untuk mencegahnya, bahkan sangat sederhana. Hanya saja, "political will" untuk itu dari Pemda tidak ada.
Pada akhirnya, merupakan tanggung jawab semua stakeholder (masyarakat, pemkab/kota, swasta) untuk memberantas korupsi di Sumut. Dengan demikian, suatu saat KPK tidak lagi menjadikan Sumut sebagai fokus pencegahan korupsi, bahkan suatu saat Sumut harus jadi contoh (model) pemberantasan korupsi. Malu rasanya Sumut dijadikan fokus utama pencegahan korupsi oleh KPK. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa Sumut dijadikan KPK sebagai fokus utama pencegahan korupsi? Karena Sumut rawan korupsi. Saatnya kita keluar dari persoalan korupsi yang sangat memalukan ini.
(*)
