Aceh (harianSIB.com)
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) membantu pemerintah menyiapkan dan menata roadmap ketahanan nasional sektor kesehatan. Upaya tersebut harus dilakukan dengan memperkuat kedaulatan sebagai bangsa terlebih dahulu.
LaNyalla Mattalitti mengemukakan hal itu saat memberikan kuliah umum pada Muktamar IDI ke-31 dengan tema "Nasionalisme Dalam Tubuh Dokter Indonesia Sebagai Dasar Ketahanan Nasional", di Banda Aceh, Jumat (25/3/2022), sebagaimana dilaporkan jurnalis Koran SIB Jamida P. Habeahan.
Hadir anggota DPD RI asal Aceh, Abdullah Puteh dan Fadhil Rahmi, staf ahli Ketua DPD RI Firmandez, Ketua IDI Cabang Banda Aceh Dokter Isra Firmansyah, Ketua Panitia Muktamar IDI ke-31 Dokter Nasrul Musadir, para dokter pengurus IDI Pusat dan dokter peserta muktamar. Juga Raja Puri Agung Denpasar IX, Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pamecutan.
Menurut LaNyalla, pandemi Covid-19 menjadi pengalaman berharga bagi bangsa untuk menata kembali sektor kesehatan.
"Sebagai sebuah bangsa baru menyadari bahwa ketahanan kita, di sektor kesehatan ternyata masih sangat lemah," kata LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu mengemukakan, situasi pandemi membuat bangsa mengetahui kelemahan-kelemahan fundamental yang selama ini belum terungkap. Ketika terjadi ledakan Covid-19 rumah sakit nyaris collapse. Tenaga medis berguguran. Fasilitas kesehatan dan alat medis kekurangan di sana-sini. Juga kualitas kesehatan masyarakat yang ternyata rentan dengan komorbid.
"Kita jadi mengetahui bagaimana industri alat kesehatan yang masih didominasi produk impor. Hampir 90 persen alat kesehatan penting masih impor," ujar LaNyalla sambil menambahkan pemerintah tergagap, sehingga tidak menyiapkan roadmap untuk ketahanan nasional di sektor kesehatan secara komprehensif.
Padahal, serangan virus sebenarnya bukan yang pertama. Sebelumnya Indonesia pernah mengalami badai virus Flu Burung dan lain-lain. Bahkan, negara masih akan menghadapi ancaman kesehatan yang diprediksi akibat dampak climate change bila tidak mampu diatasi oleh masyarakat internasional.
Artinya, kata dia, roadmap membangun ketahanan sektor kesehatan dalam perspektif kedaulatan bangsa sangat penting. Di sinilah Ikatan Dokter Indonesia harus mengambil peran penting dan revolusioner.
Menurut LaNyalla, sebagai bangsa, amat penting untuk memperkuat ketahanan di sektor strategis, salah satunya sektor kesehatan, selain sektor pangan, pendidikan dan pertahanan-keamanan.
Untuk memperkuat ketahanan di sektor kesehatan harus dilakukan dengan menelaah persoalan yang ada di hulu, bukan persoalan di hilir. Salah satu persoalan hulu kesehatan nasional, selain lemahnya fasilitas kesehatan, terutama di luar Jawa dan daerah kepulauan, juga sebaran dokter yang kurang merata. Tetapi yang terjadi pemerintah ingin mengambil jalan pintas.
Selain akan membuka ruang bagi dokter asing untuk masuk ke Indonesia, LaNyalla menyebut pemerintah juga akan menggelontorkan dana sekitar Rp 3 triliun untuk membangun Bali International Hospital bekerja sama dengan Mayo Clinic yang berpusat di Amerika Serikat.
"Pemerintah gelisah, karena begitu besar dana kesehatan yang kabur ke luar negeri akibat orang kaya di Indonesia yang berobat ke luar negeri. Salah satunya ke Mayo Clinic di Amerika. Juga yang berobat ke Penang, Malaysia dan Singapura," ucap LaNyalla sambil menyebutkan Bali International Hospital ditargetkan sudah beroperasi pada 2023, dengan memberi akses luas kepada para dokter asing untuk bekerja di sana. Bahkan pemerintah sudah menyiapkan regulasi visa khusus untuk dokter spesialis asing .
Nyalla mempertanyakan apakah visa khusus untuk dokter spesialis asing ini hanya untuk mereka yang bekerja di Bali International Hospital, atau akan diikuti rumah sakit milik para konglomerat di Indonesia seperti Siloam Hospital atau Mayapada Hospital.
"Saya rasa roadmap membangun ketahanan di sektor kesehatan membutuhkan kerja keras dari Ikatan Dokter Indonesia. Tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah sendiri. (*)
