Lahan Tambang yang Ditolak Ormas Kembali ke Negara

Siapkan enam wilayah
Arifin mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk badan usaha ormas agama.

"NU, Muhammadiyah, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Kira-kira itulah," ujar Arifin.

Arifin menjelaskan bahwa keenam WIUPK atau Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus yang dapat dikelola oleh badan usaha ormas keagamaan merupakan wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau lahan dari eks PKP2B generasi pertama.

Baca Juga:

• Polres Tanjungbalai Tangkap Perempuan Pengedar Sabu
• Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Minta Dinas Kominfo Medan Tidak Menutup Akses Informasi Publik

Adapun keenam WIUPK yang dipersiapkan, yaitu lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

Arifin mengingatkan, badan usaha ormas keagamaan diberi batas selama lima tahun untuk mengelola wilayah tambang tersebut.

Baca Juga:

• Lomba Gerak Jalan Santai Pesta Parheheon Ama HKBP Tanjung Sari Medan Meriah
• BYD Tuntut Puluhan Akun Medsos, Siapkan Rp11 Miliar untuk Pembocor Informasi

"Kalau nggak dikerjakan dalam 5 tahun, ya, (izinnya) nggak berlaku. Jadi, kalau ada yang dikasih (izin), cepat bikin badan usaha," kata Arifin.

Dalam kesempatan tersebut, Arifin juga menegaskan bahwa perizinan untuk mengelola lahan tambang batu bara yang sudah diperoleh tidak bisa dipindahtangankan.

Aturan tersebut bertujuan untuk menjamin transparansi.

"Nanti (dikelola secara) transparan, tidak boleh transfer," ujar Arifin.