Jakarta (SIB)
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023 mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Jokowi mengingatkan predikat WTP itu bukan prestasi melainkan kewajiban semua lembaga.
"Saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, atas predikat wajar tanpa pengecualian (
WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini," kata
Jokowi dalam acara penyerahan
LHP LKPP Tahun 2023 di
Jakarta Convention Center (JCC), Senayan,
Jakarta Pusat, Senin (8/7), dikutip dari Harian SIB.
"Sudah sering saya sampaikan bahwa
WTP bukan prestasi. Tetap
WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat. Ini uang negara," lanjut
Jokowi.
Baca Juga:
Jokowi menekankan, penggunaan uang negara yang mengalir di pemerintah pusat hingga daerah pasti akan diaudit.
Jokowi meminta pertanggungjawaban harus dilakukan secara baik.
"Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBN secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik. Serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula," ujarnya.
Baca Juga:
Lebih lanjut,
Jokowi bicara situasi dunia yang saat ini memanas karena kondisi geopolitik.
Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi dunia kini melambat.
"Bapak ibu, dalam beberapa tahun ini kita sedang menghadapi dunia yang penuh gejolak. Geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, dan juga perubahan iklim yang semakin nyata kita lihat. Pertumbuhan ekonomi global juga melambat, tahun ini diperkirakan hanya 3,2%, dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan," ujarnya.
Meski begitu, kondisi ekonomi Indonesia kini masih stabil. Begitu juga inflasi yang tetap terjaga di setiap daerah.
"Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5%. Kita tahu di kuartal I-2024, tumbuh 5,11%. Inflasi tetap terjaga karena BI dan kementerian dalam negeri setiap hari senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah dan juga pelaksanaan pemilu yang juga berjalan dengan baik," lanjutnya.
DigantiJokowi mengatakan, pemerintah telah melakukan banyak deregulasi dan debirokratisasi untuk mempermudah urusan perizinan. Namun, menurut
Jokowi, masih ada aturan yang tak sejalan dengan upaya tersebut ditemukan di lapangan.
"Walaupun kita tahu deregulasi sudah banyak dilakukan, walaupun debirokratisasi juga sudah banyak dilakukan, namun regulasi yang tidak sinkron masih kita temukan. Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktik di lapangan," kata
Jokowi.
"'Izin' diganti 'pertimbangan', 'izin' diganti 'rekomendasi', sama saja, mengurusnya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan," lanjut Jokowi.
Jokowi mengatakan hal tersebut akan mudah disalahkan dalam proses pemeriksaan.
Jokowi meminta reformasi struktural tetap diprioritaskan.
"Hal seperti ini, sekali lagi, prosedur birokrasi yang rumit juga masih ada dalam praktik di lapangan. Hal seperti ini mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah kita," ujarnya.
"Oleh karena itu, saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan," lanjutnya.
Jokowi berharap sinkronisasi regulasi dan penyederhanaan prosedur harus dilanjutkan agar pemerintahan berjalan efektif dan efisien di masa mendatang.
"Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif. Agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur," ucapnya.
Dukungan BPKJokowi juga meminta BPK RI untuk mendukung masa pelestarian pemerintahannya dengan
Presiden Terpilih
Prabowo Subianto.
Jokowi meminta BPK dan seluruh lembaga mendukung masa transisi agar berjalan dengan baik.
"Bapak ibu, saat ini kita sedang berada di era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024 nanti, saya akan digantikan oleh presiden terpilih
Prabowo Subianto," kata
Jokowi.
"Saya mengharapkan dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung pelestarian pemerintahan ini agar berjalan dengan baik. Menjaga keinginan untuk membawa kemajuan negara kita Indonesia," lanjut
Jokowi.
Jokowi berharap BPK dapat melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan yang fleksibel dan akuntabel.
"Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, dan ekosistem sekaligus dan selalu berorientasi pada hasil," ujarnya.
Jokowi juga yakin
Prabowo memberikan perhatian pada rekomendasi BPK. Ia pun meminta kepala daerah untuk menyelesaikan rekomendasi yang diterima BPK.
"Pemerintahan saat ini dan saya yakin pemerintahan
Presiden terpilih
Prabowo Subianto ke depan, akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK," ucapnya.
"Agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Saya mohon kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar segera mengonfirmasinya dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK," lanjut
Jokowi.
Selain itu,
Jokowi juga meminta menteri hingga kepala daerah untuk menjalankan rekomendasi BPK. Ia berharap aliran keuangan negara hingga daerah semakin baik.
"Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar segera menindaklanjutinya dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK," kata
Jokowi.
"Agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari semakin tahun semakin baik. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan," lanjut
Jokowi.
Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun menegaskan pemeriksaan yang dilakukan BPK bersifat inklusif dan berkualitas. Hal ini merupakan modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Isma juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan opini
WTP. Capaian tersebut, merupakan opini
WTP kedelapan sejak LKPP tahun 2016.
"Opini
WTP sebagai refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui penyajian LKPP yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan akan semakin mendorong kepercayaan multi-stakeholder di lingkup sektor publik," pungkasnya.
BPK PentingSementara itu, Menteri Pertahanan sekaligus
Presiden Terpilih
Prabowo Subianto menanggapi
PresidenJokowi yang meyakini bahwa dia akan mengikuti seluruh rekomendasi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Prabowo sepakat atas hal itu dan menilai pentingnya peran BPK.
"Insyaallah pasti ya BPK itu yang penting, BPK andalan kita," kata
Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan,
Jakarta, Senin (8/7).
Prabowo mengatakan, BPK RI harus ketat mengawasi uang rakyat.
Prabowo meminta agar tidak ada kebocoran dan jangan sampai uang rakyat tidak dipertanggungjawabkan.
"Ke depan BPK harus lebih ketat mengawasi kita tidak menginginkan adanya kebocoran, kita tidak menginginkan uang rakyat tidak dapat dipertanggung-jawabkan tiap rupiah harus kita amankan kita yakinkan berguna untuk bangsa dan rakyat," ujarnya. (**)
