Kapolri Janji Gebuk Mafia Tanah

AHY juga turut melaporkan, pihaknya telah menyelamatkan potensi kerugian negara Rp 5,7 triliun atas kasus mafia tanah sepanjang tahun 2024. Capaian ini merupakan buah kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, Polri, hingga Kejaksaan Agung dalam Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah.

"Kementerian ATR/BPN, bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara Rp 5,7 triliun bahkan lebih. Ini sebuah pencapaian yang tidak sederhana," ujarnya.

Baca Juga:

• Dukung Swasembada Pangan, Wali Kota Tanjungbalai Monitoring Lahan di Kelurahan Sei Raja
• Tinjau Normalisasi, Mahyaruddin Ingin Pastikan Penanganan Banjir di Tanjungbalai Optimal

Kerja sama ini diteken selaras dengan penerbitan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan pada April 2024 lalu.

AHY berharap, dengan adanya perjanjian kerja sama ini, akan semakin menguatkan sinergi, kolaborasi, dan semangat untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya melalui Satgas Anti Mafia Tanah.

Baca Juga:

• Polres Belawan Ringkus Pengedar dan Pengguna Sabu di Desa Manunggal
• Komisi III DPRD Batubara Kunjungi RSUD OK Arya Zulkarnain, Direktur Harapkan Dukungan

Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian ATR/BPN dan Polri dengan Nomor 1/PKS-800.HK.02.01/VIII/2024 dan Nomor PKS/48/VIII/2024, tentang Pencegahan Penanganan dan Penegakan Hukum Mafia Pertanahan. Keduanya ditandatangani oleh Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Ilyas Tedjo Prijono dan Kabareskrim Polri Wahyu Widada.

Kerja sama ini meliputi: (a) pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi; (b) pembentukan satuan tugas Penanganan dan penyelesaian mafia Pertanahan; (c) penegakan dan penanganan terhadap mafia Pertanahan; (d) penegakan hukum peningkatan kapasitas; (e) pemanfaatan sumber daya manusia; dan (f) pemanfaatan sarana prasarana.

PKS ini disosialisasikan oleh para pihak kepada jajarannya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. PKS ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak.

Tumpang Tindih
Kebijakan Satu Peta (KSP) atau one map policy dinilai berhasil menyelesaikan tumpang tindih lahan. Kementerian ATR/BPN menyebut, kebijakan satu peta dapat menuntaskan 20 juta hektare (ha) tumpang tindih lahan.