Pemimpin Daerah Diingatkan Agar Tidak Tergoda dengan Perbuatan Tercela

Jakarta (SIB)
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi atas diselenggarakannya acara Pemimpin Daerah Awards 2024 yang diinisiasi oleh iNews Media Group. Menurutnya, acara ini merupakan kepedulian insan media untuk terus mendorong para pemimpin daerah untuk terus berprestasi.

Bamsoet juga menilai, seperti dilansir Harian SIB, acara tersebut sekaligus memberikan contoh kepada pemimpin daerah yang lain agar termotivasi untuk juga memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya.

Bamsoet mengingatkan agar para pemimpin daerah untuk terus tawakal dan tidak tergoda dengan perbuatan tercela, meski kesempatan itu terbuka.

Baca Juga:

• KPK Rahasiakan Lokasi Jet Pribadi Diduga dari Hasil Korupsi
• Sterilisasi 22 Ribu Kucing, Pramono Dorong Penambahan Puskeswan

Dia mengatakan, sudah menjadi pengetahuan umum mengenai banyaknya pemimpin daerah terjerat kasus korupsi. Sejak berdirinya KPK hingga tahun 2022 saja, tercatat setidaknya 154 bupati atau walikota dan 22 gubernur tersandung kasus korupsi.

"Salah satu penyebabnya karena sistem pemilihan langsung yang tidak diimbangi dengan tingkat literasi politik yang memadai. Akibatnya, Pilkada bukan menjadi sarana pertarungan gagasan melainkan menjadikan sarana pertarungan politik uang," kata Bamsoet dalam keterangan, Jumat (9/8).

Baca Juga:

• Kepala BPH Migas Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Jual Beli Gas PT PGN
• Kejari Madina Usut Dugaan Korupsi Proyek Smart Village Fiktif Rp9,4 Miliar

Hal itu diungkapkan olehnya usai memberikan sambutan dan penghargaan dalam Pemimpin Daerah Awards 2024 yang diselenggarakan iNews Media Group, di Jakarta, Kamis (8/8).

Bamsoet menjelaskan, Pilkada telah menjadi arena transaksional, dimana untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati/walikota, kandidat harus menyiapkan dana yang sangat besar. Kajian KPK dan LIPI melaporkan, biaya yang dibutuhkan untuk mencalonkan diri sebagai bupati/walikota bisa mencapai Rp 20 hingga Rp 30 miliar, dan untuk gubernur sebesar Rp 100 miliar.