Daya Beli di Daerah Rendah, Jokowi Minta APBD Segera Dibelanjakan

Kalimantan Timur (harianSIB.com)
Para kepala daerah kembali mendapat sorotan dari Presiden Joko Widodo terkait masih rendahnya daya beli masyarakat. Karena itu, Jokowi meminta para kepala daerah segera merealisasikan APBD-nya.

"Yang kedua yang berkaitan dengan inflasi, saya kita setiap hari Senin, sudah berjalan dengan baik dipimpin oleh Pak Mendagri. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh gubernur bupati dan wali kota, inflasi kita pada posisi yang sangat baik kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Terakhir di angka 2,13%, sebelumnya 2,58%. Sangat bagus sekali," kata Jokowi di Istana Garuda saat memberi pengarahan kepada kepala daerah di IKN, Selasa (13/8/2024).

"Tapi juga tolong dijaga daya beli rakyat, dengan apa? segera merealisasikan APBD-nya, secepat-cepatnya. Karena sampai saat ini, realisasi belanja di kabupaten/kota masih di angka 31%, kecil sekali ini," lanjut Jokowi dikutip dari Detikcom.

Baca Juga:

• Jawab Tom Lembong, Jokowi Akui Pernah Perintahkan Lakukan Impor Gula
• Teka-Teki 'Mister J' di PSI: Kaesang Umumkan Ketua Dewan Pembina Baru, Siapa Dia?

Begitu juga di tingkat provinsi yang daya belinya masih terbilang kecil yakni di angka 41%. Jokowi menekankan agar kepala daerah mendorong daya beli tersebut dengan mengeluarkan APBD.

"Uang beredar di kabupaten bapak/ibu semuanya sangat rendah. Kalau peredaran uang rendah, artinya daya beli juga nggak kuat. Segera keluarkan (APBD). Ini masih 31% realisasi belanja. Provinsi lebih baik, 41%, tapi juga masih kecil itu. Tolong dicek, dilihat lagi, dan didorong lagi agar uang yang ada di APBD ini segera beredar di masyarakat sehingga perputaran uang di kabupaten, kota, provinsi itu semakin baik," ucapnya.

Baca Juga:

• Hadiri Reuni Kehutanan UGM, Jokowi : Kalau Tak Datang Tambah Palsunya
• Di Tengah Isu Ijazah Palsu, Jokowi Hadiri Reuni Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 80

Jokowi menyebut realisasi pendapatan di kabupaten/kota juga baru berada di posisi 38% sementara di provinsi 40%. Oleh karena itu, Jokowi meminta pemda agar melakukan pengecekan harian.

"Realisasi pendapatan di kabupaten/kota itu 38%, di provinsi 49%. Hati-hati seperti ini dicek harian. Perintahnya juga perintah harian, karena ini menyangkut sekali lagi daya beli rakyat kita, semakin cepat keluar makin cepat realisasi, semakin baik," ucapnya. (*)