PGI Dukung Putusan MK Terkait UU Pilkada dan Ajak Semua Pihak Hormati Konstitusi

Jakarta (harianSIB.com)
Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mencermati dinamika politik kenegaraan yang berkembang saat ini pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU- XXII/2024 yang memuat ambang batas (threshold) pengusungan calon kepala daerah, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia pencalonan kepala daerah.

"Keputusan MK yang dirumuskan sebagai tanggapan terhadap gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora atas Undang-undang Pilkada sudah seharusnya diterima dengan lapang dada oleh semua pihak, sebagaimana posisi Keputusan MK yang bersifat final dan mengikat," kata Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI, Pdt Henrek Lokra, dalam keterangan persnya, Kamis (22/8/2024).

"Sikap–sikap yang bertentangan dengan keputusan MK haruslah dihindari karena akan menciptakan keresahan dan memicu gejolak di masyarakat, dan pada gilirannya akan menciptakan ketidakpastian hukum dan kegentingan situasi politik yang berkembang," tambahnya.

Baca Juga:

• BKAG Gelar Doa Bersama Untuk Indonesia Damai dan Deliserdang
• MPC Pemuda Pancasila Sergai Instruksikan Anggota Jaga Keamanan Serdang Bedagai

Pdt Henrek melanjutkan, guna mencegah hal–hal tersebut, PGI merasa perlu menyampaikan sikapnya.

Pertama, PGI menyambut positif putusan MK dan mengajak seluruh elemen masyarakat dan semua lembaga negara terkait menghormati dan menaatinya, karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Baca Juga:

• H Aung Munthe Gantikan H Hendri Yanto Sitorus Jadi Ketua MPO Pemuda Pancasila Labura
• Ketua Umum PGI: “Bangsa ini harus dibangun dengan refleksi, bukan represi!”

Kedua, meminta DPR-RI dan pemerintah untuk secara arif dan bijaksana mencegah terjadinya krisis konstitusi yang berpotensi mencederai Pancasila dan UUD 1945.

"Ketiga, mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menyikapi dengan kritis dan damai perilaku-perilaku politik yang dinilai bertentangan dengan prinsip–prinsip demokrasi, dan yang mencederai kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila," pungkasnya.(*)