Mandatkan KPU-Bawaslu
Hadi Tjahjanto juga memandatkan kepada pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, untuk meningkatkan koordinasi menjelang Pilkada serentak.
"Mulai besok, tahapan pencalonan pemilu, kita akan perkuat silaturahim, kita akan sering mengadakan rapat koordinasi sekecil apa pun (masalah), kita akan bicarakan dan bagaimana penyelesaiannya," ujar Hadi.
Baca Juga:
Hadi menyatakan bahwa dengan diluncurkannya pemetaan kerawanan dan kajian mitigasi untuk penyelenggaraan pilkada serentak, Kemenko Polhukam wajib untuk segera melakukan tindakan berupa koordinasi bersama kementerian/lembaga terkait.
"Serta menindaklanjuti sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, atau tupoksi yang telah diatur, agar penyelenggaraan pilkada dapat berjalan dengan lancar," kata Hadi.
Baca Juga:
Hadi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menggunakan pemetaan kerawanan tersebut sebagai panduan dalam bertindak, serta melakukan update atau pembaharuan informasi terkait kondisi terkini di lapangan.
"TNI, BSSN, dan kepolisian, semua terus akan melakukan koordinasi dan terus mendeteksi. Dan kita melakukan satu mitigasi," ucapnya.
Menurut Hadi, kecepatan dan ketepatan informasi merupakan hal yang sangat penting agar permasalahan yang terjadi dapat segera diantisipasi melalui langkah-langkah yang strategis dan tepat sasaran.
Dengan demikian, Hadi berharap agar dalam penyelenggaraan
Pilkada 2024, berbagai permasalahan dapat diatasi dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
"Mari kita cermati bersama berbagai potensi kerawanan yang dapat mengganggu tahapan pilkada," kata Hadi.
Petakan 5 Provinsi
Sementara itu, Ketua
Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan lima provinsi dalam kategori kerawanan tinggi di
Pilkada 2024.
Lima provinsi yang masuk kategori rawan tinggi itu diukur dari sejumlah dimensi dan indikator. Mulai dari kerawanan di tahap pencalonan, kampanye hingga pungut hitung.
"Yang patut kita waspadai, ada lima provinsi dengan kerawanan tertinggi pada tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Nusa Tenggara Timur, kemudian Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah, ini lima provinsi paling tinggi kerawanan di Pilkada," kata Bagja.
Selain lima provinsi tersebut, Bawaslu juga memetakan 84 kabupaten kota yang masuk dalam tingkat kerawanan tinggi. Daerah tersebut antara lain Malang hingga Berau.
"Kemudian kita melakukan pemetaan di kabupaten kota, ada 16 persen atau 84 kabupaten kota yang rawan tinggi, salah satunya misalnya kita sebutkan kabupaten Malang, Fakfak, Pinrang, Bangkalan, Bulukumba, Baubau, Manggarai Timur, sampai dengan Kabupaten Berau, nanti teman-teman bisa lihat," jelasnya.
Menurut Bagja, Bawaslu yang ada di provinsi dan kabupaten kota dengan tingkat kerawanan tinggi perlu bekerja ekstra agar potensi kerawanan bisa diantisipasi. Dia pun mendorong Bawaslu bekerja sama dengan stakeholder lainnya termasuk pemerintah hingga TNI Polri.
"Kita akan mengkoordinasi dengan stakeholder yang terkait, misalnya dengan teman-teman pemerintahan daerah, ataupun dengan teman-teman kepolisian, dan aparat keamanan yang lain, aparat TNI misalnya, untuk memastikan agar ada mitigasi jika ada keamanan yang terganggu," jelasnya.
Bakal Lebih Tegang
Bawaslu mengungkapkan
Pilkada 2024 memiliki potensi ketegangan lebih besar dibanding
Pilpres. Bagja mengatakan hal itu diakibatkan karena tiap daerah memiliki eskalasi ketegangan yang lebih banyak dibanding
Pilpres.
