Jokowi Perkuat Polri dengan Pembentukan Korps Pemberantasan Korupsi

Jakarta (harianSIB.com)

Presiden Joko Widodo mendirikan korps khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berada di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Pembentukan korps ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diteken Jokowi pada Selasa (15/10/2024).

Dikutip dari salinan perpres, Kamis (17/10/2024), dilansir dari Kompas.com, pembentukan korps menimbang optimalisasi pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi sehingga perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Polri.

Baca Juga:

• Sambut HUT Bhayangkara, Polres Tebingtinggi Berikan Kaki Palsu dan SIM Gratis kepada Penyandang Disabilitas
• Polres Tapteng Gelar Baksos dan Anjangsana Purnawirawan

Pembuat kebijakan menyisipkan 1 pasal di antara pasal 20 dan pasal 21 yang mengatur soal Korps Pemberantasan Korupsi. "Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kortastipidkor merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri," bunyi pasal 20A ayat (1) Perpres 122 Tahun 2024, dikutip Kamis.

Berdasarkan beleid yang sama, Kortastipidkor mempunyai tugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan dan penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi.

Baca Juga:

• Mutasi Jelang HUT Bhayangkara, PJU dan Kapolres Jajaran Polda Sumut Berganti
• HUT Bhayangkara ke-79 Polres Binjai Salurkan Bantuan Kursi Roda dan Bedah Rumah

Nantinya, Korps bakal dipimpin oleh Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kakortastipidkor yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

Kakortastipidkor dibantu oleh seorang Wakil Kakortastipidkor disingkat Wakakortastipidkor. "Kortastipidkor terdiri atas paling banyak 3 direktorat," tulis pasal 20A ayat (5).(*)