DPR Respons Usulan Rp 20 Triliun Menteri Pigai, Bahas di Internal Pemerintah Terlebih Dahulu

Jakarta (harianSIB.com)

Soal permintaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk penambahan anggaran di kementeriannya, seharusnya lebih dahulu dibahas di internal pemerintah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, merespon permintaan anggaran Kementerian HAM ditambah dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai.

"Menteri ini kan prinsipnya adalah pembantu Presiden, ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan Menteri koordinatornya," kata Andreas Pareira kepada wartawan, Kamis (24/10/2024), dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga:

• Eks Kombatan GAM Puji Pemerintah Soal Pengembalian Empat Pulau Aceh
• Ijeck: Presiden Prabowo Adalah Problem Solver, Keputusan Soal Empat Pulau Sangat Bijak

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan hukum dan HAM itu pun menilai, permintaan Menteri Natalius Pigai tersebut agak kurang relevan. Terlebih, menurut Andreas, anggaran untuk tahun 2025 sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR RI.

"Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, apalagi ada pemisahan menjadi 3 kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Lapas," ujarnya.

Baca Juga:

• Pernyataan Fadli Zon Soal Tragedi ’98 Picu Kecaman Publik
• Serikat Buruh Demo Kantor Bupati Deliserdang Tolak Agen Kerja: Baru Melamar Sudah Diminta Uang

Selain itu, Andreas menilai permintaan Menteri HAM Natalius Pigai agak sedikit bertolak belakang dengan presiden-prabowo/" target="_blank">arahan Presiden Prabowo yang meminta kabinetnya melakukan efisiensi anggaran.

Dia juga menyebut lonjakan anggaran yang diminta oleh Menteri HAM harus disertai dengan perencanaan dan program kerja yang matang. "Dan tentunya transparansi bagaimana alokasi anggaran digunakan secara efektif," ujar Andreas.

Lebih lanjut, Andreas menyebut permintaan kenaikan anggaran yang besar ini berpotensi menabrak kebijakan fiskal nasional, terutama dalam hal alokasi anggaran secara keseluruhan.

"Karena kan anggaran sudah ditetapkan. Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Natalius Pigai menjadi sorotan karena pernyataannya yang menyebut Kementerian HAM butuh anggaran Rp 20 triliun untuk dapat menyusun program pembangunan HAM. Menteri HAM ini mengaku punya banyak program pembangunan HAM.

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Kementerian HAM mempunyai anggaran hingga Rp 20 triliun. Pigai menyebutkan, salah satu keinginannya adalah membangun universitas HAM bertaraf internasional yang dilengkapi laboratorium HAM dan rumah sakit.

"Soal Anggaran: 1. Saya mau bangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM dll ," tulis Pigai melalui akun resmi media sosial X @NataliusPigai2, Rabu (23/10/2024).

Pigai bercita-cita agar universitas itu dipimpin oleh orang Indonesia yang punya kapasitas berkelas dunia di bidang HAM. Selain itu, Pigai juga ingin mengadakan program kesadaran HAM di 78.000 desa.(*)