Menteri LH Sebut 55 Juta Ton Sampah di Bantargebang Setara Gedung 16 Lantai

Dia mengatakan, sebagai bagian dari komitmen, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan dan juga mengimplementasikan berbagai regulasi penting dalam upaya pengurangan sampah dari sumbernya.

"Antara lain kami laporkan kepada Bapak Menko, Bapak Menteri, yang pertama terkait dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, nomor 102 tahun 2021 tentang kewajiban pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan," ucapnya

Baca Juga:

• Tinjau Normalisasi, Mahyaruddin Ingin Pastikan Penanganan Banjir di Tanjungbalai Optimal
• Produksi Sampah di Ibu Kota Simalungun Naik 50 Persen

"Kemudian juga ada keputusan Gubernur nomor 534 tahun 2022 tentang tim penangan sampah yang mudah terurai oleh proses alam.

Selanjutnya, berbagai langkah yang dilaksanakan di tingkat hulu, misalnya adalah program pengelolaan sampah berbasis RW," tambahnya.

Baca Juga:

• Pdt Penrad Siagian Kecam Intoleransi Pembangunan Gereja GBKP Depok dan Retret di Sukabumi
• Miliki Izin IMB, Warga Depok Tolak Pembangunan Gereja GBKP

Hal itu dalam mendukung ekonomi sirkuler melalui bangun sampah, serta membangun pusat berpulang Jakarta Recycle Center di Pesangrahan. Pengelolaan sampah di kawasan perusahaan juga di kembangkan, melalui pengendalian sampah plastik, pengumpulan sampah terjadwal.

"Serta pengelolaan sampah organik melalui composting dan biokomersi dengan metode tax order fly atau PSF. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus memperluas kerjasama dengan sektor swasta, komunitas dan juga akademisi untuk membangunkan inovasi teknologi dan mengedukasi masyarakat tentang pengurangan sampah," tutupnya. (**)