Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo Menolak Pengadaan Mobil Dinas Baru

Yogyakarta(harianSIB.com)

Pengadaan mobil dinas baru ditolak oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan. Hasto meminta anggaran tersebut dialihkan untuk mendukung penanganan sampah di Kota Yogyakarta.

"Saya mau dibelikan mobil baru gitu ya, untuk mobil dinas. Saya bilang mobil lama kan masih bagus itu, meskipun mungkin sudah tiga tahun atau empat tahun yang lalu," ujar Hasto usai acara Serah Terima Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta di Balai Kota Yogyakarta, Senin (3/3/2025), dikutip dari Antara.

Baca Juga:

• Pengadaan Mobil Dinas Rp 2,86 Miliar di Humbahas Merupakan Kebijakan Pemerintah Sebelumnya
• Pemkab Humbahas Habiskan Rp 2,86 Miliar APBD 2025 untuk Mobil Dinas di Tengah Efisiensi

Anggaran yang semula dialokasikan untuk pembelian mobil dinas bagi dirinya dan wakilnya, sebut Hasto, diperkirakan mencapai hampir Rp3 miliar.

Dana tersebut, menurutnya, lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk pengadaan gerobak sampah bagi seluruh RW di Kota Yogyakarta. Apalagi, persoalan sampah tengah menjadi salah satu perhatian di Kota Gudeg.

Baca Juga:

• Garasi Rumah Dinas Wali Kota Sibolga Terbakar
• Empat Wakil Ketua DPRD SU Dapat "Jatah" Mobil Dinas Seharga Rp6,4 Miliar

"Lebih baik mobil yang mau dibelikan untuk saya dan untuk Pak Wakil itu kan paling enggak anggarannya bisa jadi hampir Rp3 miliar. Itu kan lebih baik kita pakai untuk bikin gerobak sampah. Makanya dengan mekanisme yang ada, anggaran yang untuk beli mobil itu akan saya 'refocusing' untuk di (APBD) perubahan, saya pakai untuk bikin gerobak sampah," jelasnya.

Hasto mengaku telah menghitung kebutuhan anggaran untuk pengadaan gerobak sampah di seluruh RW. Dengan rata-rata harga satu unit sekitar Rp5 juta, dana yang tersedia bisa digunakan untuk membuat sekitar 600 gerobak sampah.

"Saya sudah menghitung, kalau bikin gerobak sampah sebanyak 600 sekian, sebanyak jumlah RW di Kota Yogyakarta, itu hanya butuh sekitar Rp3 sekian miliar," tambahnya.

Tak hanya menolak mobil dinas baru, Hasto juga menolak pengadaan mebel dan tempat tidur baru untuk fasilitas kerja dan rumah dinasnya.

"Jadi ngapain saya diberikan mobil dinas, wong mobil dinas yang lama masih bagus. Mau dibelikan mebel baru, tempat tidur baru ya 'enggak' usah. Tempat tidur yang lama ada, mebel lama juga ada. Itu kan juga bisa saya pakai untuk beli bikin gerobak sampah, ya," kata dia.

Keputusan ini, menurut Hasto, didasarkan pada semangat efisiensi yang harus diterapkan di semua lini pemerintahan, termasuk dalam penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat daerah.

"Pada prinsipnya di era 2025 ini kan ada semangat untuk perubahan 'mindset' ya, bahwa pemerintah daerah itu diselenggarakan dengan cara yang efektif, efisien gitu. Semangat itu saya kira penting untuk kita wujudkan di tahun 2025. Itu yang mendasari dari semua kegiatan," tutur Hasto.(*)