Jokowi Tantang Langsung: Deddy Sitorus Harus Ungkap Utusan

Jakarta (harianSIB.com)
Joko Widodo (Jokowi) menantang politikus PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, agar mengungkap identitas "utusan" yang diklaim meminta pembatalan pemecatannya dari PDIP serta pencopotan Hasto Kristiyanto dari posisi Sekretaris Jenderal PDIP.

Dalam keterangannya di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (14/3/2025), Jokowi dengan tegas membantah tudingan tersebut.

"Enggak ada (permintaan seperti itu), apa iya? Harusnya disebutkan siapa (utusannya) gitu loh biar jelas," ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga:

• Jaksa Ungkap Hasto Gunakan Nomor Luar Negeri untuk Hubungi Harun Masiku
• Dunia di Ambang Krisis, BI Serukan Kewaspadaan Nasional!

Jokowi juga menegaskan, bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus hukum yang menyeret Hasto Kristiyanto. Mantan kader PDIP itu mempertanyakan logika di balik tuduhan yang dilontarkan kepadanya.

"Kepentingannya apa saya mau mengutus untuk itu, kepentingannya apa? Coba logikanya," ujarnya dengan nada tegas.

Baca Juga:

• Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Dituntut 7 Tahun Penjara, Denda Rp 600 Juta
• Terancam Digusur, Warga Taman Nasional Tesso Nilo Mengadu ke DPR

Jokowi mengungkapkan bahwa selama ini ia memilih diam terhadap berbagai tuduhan yang ditujukan kepadanya. Namun, ia memperingatkan bahwa kesabarannya ada batasnya.

"Saya itu sudah diam loh ya. Difitnah saya diam. Dicela saya diam. Dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya ya," lanjutnya.

* Deddy Yevri Klaim Ada Utusan yang Temui Jajaran PDIP

Sebelumnya, Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa seorang utusan menemui jajaran pengurus PDIP pada 14 Desember 2024.

"Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi," ujar Deddy dalam keterangan yang diterima Kompas TV pada Kamis (13/3/2025).

Selain itu, Deddy juga mengklaim bahwa utusan tersebut menyampaikan informasi mengenai sembilan kader PDIP yang disebut-sebut menjadi target aparat penegak hukum.

"Ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK," ungkapnya.

Deddy meyakini bahwa kasus yang menyeret Hasto Kristiyanto merupakan bentuk politisasi hukum. Ia menegaskan bahwa tuduhannya memiliki dasar kuat, merujuk pada pernyataan seorang anggota Komisi II DPR RI yang menyebut utusan itu sebagai sosok berwenang.

"Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan," ujarnya.

"Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat, dan itulah kenapa kami sebagai partai, baik DPP maupun Fraksi, akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini," lanjutnya. (*)