Pemerintah Siapkan Data Ormas Penghambat Investasi

Jakarta(harianSIB.com)

Aksi premanisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) dianggap sebagai penyebab utama kegagalan investasi di Indonesia. Kerugian akibat kegagalan investasi ini dikabarkan telah mencapai ratusan triliun rupiah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, secara terbuka menyatakan bahwa pemerintah akan mendalami permasalahan ini. Ia juga menegaskan akan melakukan pendataan terhadap ormas-ormas yang terlibat dalam aksi premanisme untuk ditindaklanjuti.

Baca Juga:

• Percepat Perizinan, OJK Delegasikan Wewenang Pasar Modal ke Daerah
• Rico Waas Bahas Peluang Investasi dan Kerjasama Dengan Konsul Amerika Serikat

"Tentu kita akan periksa satu per satu. Ada banyak yang sedang kita inventarisasi," ujar Airlangga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025) malam, dikutip dari detikfinance.

Sebagai informasi para pengusaha kawasan industri yang pertama kali mengeluhkan aksi ormas menghambat operasional usaha.

Baca Juga:

• DPW Kombat Sumut Resmi Terbentuk, Ricky Anthony Terima Mandat Ketua
• Ramot Sipayung ST akan Maksimal Bekerja Wujudkan Visi Bupati yaitu Deliserdang Sehat

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar melaporkan banyaknya ormas yang meminta jatah terkait dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para pengusaha di kawasan industri. Misalnya terkait dengan penetapan kavling untuk pengelolaan limbah.

"Yang namanya rebutan daripada limbah ekonomis itu sudah mulai dari investor sudah milih kavling. Itu cepat sekali terdengar (oleh ormas) dan itu sudah nongkrong semua itu. Jadi udah minta jatah semua. Pak itu buat saya ya. Buat saya," kata Sanny dalam Dialog Nasional HKI di Kantor Kemenperin, Kamis (6/2/2025) kemarin.

Sanny menambahkan terkait hal tersebut pengusaha sudah melakukan berbagai cara dengan melibatkan Kepala Desa untuk menentukan kavling mana yang akan digunakan untuk pengelolaan limbah. Namun dengan cepatnya pergantian Kepala Desa membuat masalah tersebut selalu muncul.

"Misalkan ini untuk pak Mustofa udah, tapi Kepala desanya ganti, datang lagi demo minta pak Mustofa diganti menjadi pak Ali. Pusing ini. Perusahaan ini kan nggak bisa ngatur-ngatur ini. Karena ada tanggung jawabnya juga. Kita mau nunjuk catering, transportasi kalau udah datang ormas susah udah. Urusan seperti itu kan kita perusahaan harus melakukan tender dan segala macam," katanya.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani juga sudah buka suara soal masalah ini. Dia menilai pemerintah termasuk Kementerian yang dipimpinnya harus lebih proaktif dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat sekitar.