Anggota DPD RI Protes Keras Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Bubarkan Massa Penolakan UU TNI

Penrad juga meminta pemerintah dan DPR untuk tidak mengkhianati rakyat dalam proses penyusunan perundang-undangan, sebab secara prosedural, dalam Pasal 96 UU No13/2022 tentang perubahan kedua atas UU No 12/2011, mewajibkan Pemerintah dan DPR untuk melibatkan partisipasi publik yang luas dan mudah kepada masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU).

"Proses pembahasannya bukan malah dikebut secara kilat di hotel bintang lima," tegasnya sembari menambahkan, publik harus diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:

• Penrad Siagian Desak Bupati Karo Bentuk Sistem EWS "Sikat" Habis Judi dan Narkoba, Bupati Nyatakan Mendukung
• Ratusan Masyarakat Tiga Desa Pancurbatu Resah, 854,37 Ha Areal Pertanian dan Desa Digusur Dijadikan Perumahan Kota Mandiri Bekala

Seperti diketahui, aksi penolakan terhadap UU TNI di sejumlah kota diwarnai tindakan represif aparat, seperti di Surabaya, 25 pedemo ditahan dan dua jurnalis mengalami kekerasan. Seluruh demonstran akhirnya dibebaskan, Selasa (25/3/2025). Disusul Malang, enam mahasiswa ditahan saat unjuk rasa pada Minggu, 23 Maret 2025 dan telah dibebaskan.

Baca Juga:

• Aliansi Mahasiswa Sumut Gelar Aksi Nasional Indonesia Cemas 2025 di Gedung DPRD SU
• Rahmansyah Sibarani Kecam Penyebar Informasi Sesat Terkait 104 Beasiswa Mahasiswa di Tapteng

Selain itu, 10 demonstran mengalami kekerasan fisik hingga dilarikan ke rumah sakit, satu di antaranya mengalami cedera serius di rahang, tengkorak dan gigi dan hal serupa terjadi di Jakarta, Bandung, Semarang, Tasikmalaya, Sukabumi, Jember, Majalengka, Lumajang, Kupang, Ende, Blitar, Pematangsiantar dan beberapa daerah lainnya.(*)