
Pernyataan Fadli Zon Soal Tragedi ’98 Picu Kecaman Publik
Jakarta(harianSIB.com)Amnesty International Indonesia (AII) menilai pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut pemerkosaan massal
"Langkah-langkah seperti ini biasanya hanya dilakukan jika ada ancaman terhadap keamanan ketika visa mahasiswa dicabut. Tindakan pemindahan atau penangkapan secara cepat seperti ini adalah hal yang baru" ujarnya.
Baca Juga:
Para pejabat kampus mengatakan, pembatalan visa tersebut ditemukan saat mereka mengakses sistem imigrasi federal, bukan melalui pemberitahuan resmi dari pemerintah seperti yang lazim terjadi di masa lalu. "Kami baru mengetahui bahwa status tinggal dua mahasiswa kami telah dibatalkan, begitu juga dengan lima anggota komunitas kampus lainnya," kata Rektor Universitas Massachusetts Boston Marcelo Suárez-Orozco.
Sebagian besar mahasiswa yang terdampak tidak memiliki catatan pelanggaran berat. Dalam beberapa kasus, pelanggaran ringan seperti tilang lalu lintas bahkan disebut sebagai salah satu alasan pencabutan visa.
Baca Juga:
Pemerintahan Trump sebelumnya menangkap dan menyasar aktivis pro-Palestina seperti Mahmoud Khalil dari Universitas Columbia. Namun kini, sejumlah mahasiswa yang tidak terlibat dalam aksi serupa pun turut terdampak. Hal ini membuat pihak kampus mempertanyakan motif di balik kebijakan ini.
Banyak universitas kini memperingatkan mahasiswanya untuk selalu membawa dokumen keimigrasian mereka saat bepergian dan menghindari perjalanan ke luar negeri tanpa konsultasi terlebih dahulu. "Kita tengah menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nilai-nilai mendasar dalam kehidupan demokratis kita sedang diuji, dan kita harus memikirkan cara terbaik untuk merespons kondisi ini," kata Marcelo.
* Departemen Luar Negeri AS enggan berikan kejelasan
Menanggapi isu ini Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan kejelasan terkait alasan pencabutan visa yang terjadi. Hal itu diungkapkannya saat menyampaikan konferensi pers yang diadakan di Gedung Putih, Selasa (08/04/25).
Terkait mengenai nasib mahasiswa Indonesia yang tengah mengenyam pendidikan di negeri Paman Sam tersebut, Kompas.com sudah mencoba menghubungi Kedutaan Besar AS untuk Indonesia namun hingga berita ini ditayangkan, belum memberikan tanggapan.
Dalam penjelasannya, Bruce mengungkapkan bahwa Departemen Luar Negeri tidak perlu membahas rincian tentang proses pencabutan visa individu, terutama karena terkait dengan masalah privasi.
"Kami tidak pernah membahas detail tentang proses visa. Kami tidak mendiskusikan visa individu karena adanya masalah privasi yang terlibat. Kami juga tidak mengungkapkan statistik atau angka-angka, serta tidak memberikan alasan di balik apa yang terjadi pada visa individu," kata Bruce.
Lebih lanjut ia menegaskan, bahwa pihaknya mencabut visa setiap hari untuk menjaga perbatasan. Menurutnya, tujuan pencabutan visa reguler tersebut adalah untuk memberikan masyarakat AS keamanan. "Departemen kami mencabut visa setiap hari untuk menjaga keamanan perbatasan dan komunitas AS, dan kami akan terus melanjutkan hal tersebut," pungkasnya.(*)
Jakarta(harianSIB.com)Amnesty International Indonesia (AII) menilai pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut pemerkosaan massal
Asahan(harianSIB.com)Tiga orang pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) di p
Sergai(harianSIB.com)Polres Serdangbedagai (Sergai) mengamankan seorang sopir angkutan umum (angkot) jurusan MedanTebingtingi dari perusaha
Jakarta(harianSIB.com)Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegas
Jakarta(harianSIB.com)KPK mengendus adanya pembelian jet pribadi melalui hasil korupsi dari penggunaan dana penunjang operasional dan progra