Diduga Upaya Pelemahan Jampidsus, Aktivis Sumut Ingatkan KPK di Gedung Merah Putih

Jakarta(harianSIB.com)

Munculnya aroma gerakan perlawanan para mafia dan koruptor terhadap Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI Dr Febrie Adriansyah, membuat aktivis dan tokoh pemuda Sumut murka.

Tudingan yang dinilai terindikasi upaya melemahkan Jampidsus Kejagung RI tersebut, diduga sengaja diciptakan dan dimunculkan saat sejumlah skandal mega korupsi tengah di usut tuntas di masa Jampidsus Dr Febrie Adriansyah.

Baca Juga:

• Rico Waas Lakukan Pertemuan dengan Forkopimda dan Tokoh Publik, Jaga Kondusivitas Kota Medan
• Jelang Aksi Demonstrasi, Pemkab Karo dan Tokoh Lintas Agama Sepakat Jaga Kondusivitas

Hal tersebut diungkap Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) Edison Tamba, dalam orasinya di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Jumat (11/4/2025).

Baca Juga:

• Agustus 2025, Seluruh Kabupaten/Kota di Sumut Alami Inflasi
• Forkopimda Bahas Stabilitas Keamanan di Tapteng

"Kami datang melakukan aksi dukungan apresiasi dan semangat kepada Jampidsus Febri Adriansyah, yang saat ini sedang dilaporkan ke KPK dalam sebuah kasus yang diduga sengaja diciptakan," ujar Tamba.

Menurut Edison Tamba yang akrab disapa Edoy, Jampidsus Febrie Adriansyah suatu anugerah dari Allah SWT, karena selama munculnya UU tentang pencegah Korupsi Sumber Daya Alam, tidak ada satupun aparat mengungkap kasus korupsi serta kerusakan lingkungan secara total.

Hal tersebut, mampu dilakukan Jampidsus Febrie Adriansyah bersama jajaran, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap negara, atas kerugian keuangan negara bernilai ratusan triliunan dari kasus kejahatan para koruptor sumber daya alam.

"Kasus Jiwasraya, kasus Asabri, kasus jalan tol MBZ, kasus BTS, kasus timah, kasus Pertamina serta kasus lainnya. Ini prestasi, atas anugerah Allah yang mendatangkan aparat penegak hukum yang cerdas dan berani serta memiliki rasa tanggungjawab," jelas Edoy yang juga Ketua Organisasi kepemudaan Wira Karya Indonesia Sumut.

Untuk itu, kata Edoy, para pimpinan KPK jangan terlalu mudah menerima laporan yang terindikasi pesanan oknum untuk melemahkan suatu lembaga.