Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung: Pemprov Jabar Kalah di Meja Hijau

Bandung (harianSIB.com)

Pemprov Jawa Barat (Jabar) harus bertepuk sebelah tangan soal sengketa lahan SMAN 1 Bandung.

Ini terjadi setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung memutuskan untuk mengabulkan gugatan yang dilayangkan Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK).

Baca Juga:

• Pemkab Sergai Gelar FLS3N, Tampilkan Beragam Kreativitas Siswa
• DPD RI dan Disdik Sumut Bahas Sekolah Gratis, Revitalisasi Sekolah Rusak dan Program 5 Hari Belajar

Dikutip dari detikcom, sebagaimana diketahui, gugatan PLK terdaftar dengan nomor 164/G/2024/PTUN.BDG sejak 4 November 2024. Mereka menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, serta intervensi ke Dinas Pendidikan Jawa Barat (Jabar) dengan objek sengketa di SMAN 1 Bandung.

Baca Juga:

• Seribuan Guru di Sergai Sudah Menerima Tunjangan Sertifikasi
• Mengejutkan! Ratusan Siswa SMP di Bali Tak Lancar Baca, Tapi Aktif di Medsos

Dalam petitumnya, pihak penggugat yaitu PLK menggugat supaya sertifikat hak milik yang tercatat atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandung dengan Nomor : 00011/Kelurahan Lebak Siliwangi pada 19 Agustus 1999 dan Surat Ukur Nomor 12/1998 seluas 8.450 M2 yang saat ini berdiri bangunan SMAN 1 Bandung dibatalkan.

PLK lantas meminta supaya dokumen itu dicabut dan dicoret dari daftar buku tanah sertifikat hak pakai.

Setelah memakan waktu yang begitu panjang, persidangan gugatan itu pun sudah memasuki agenda putusan.

Putusan yang diketuk Majelis Hakim PTUN Bandung tidak sesuai harapan Pemprov karena pihak PLK dimenangkan dalam gugatan tersebut.

"Mengadili, dalam eksepsi, mengatakan eksepsi tergugat dan tergugat II intervensi tidak dapat diterima seluruhnya," demikian bunyi putusan Majelis Hakim PTUN Bandung sebagaimana dilihat detikJabar, Jumat (18/4/2025).

"Dalam pokok sengketa, mengabulkan gugatan penggugat (PLK) untuk seluruh," tambah bunyi uruaian putusan itu.