Dewan Pers Minta Pengalihan Penahanan Direktur JAK TV, Serahkan Teknis ke Kejagung

Pihaknya akan menyampaikan pengajuan ini hari ini. Ia memastikan, penahanan Tian tidak dialihkan ke Kantor Dewan Pers mengingat kewenangan penahanan hanya di polisi dan jaksa.

"Yang punya kewenangan menahan, itu kan hanya kepolisian dan kejaksaan, ya kan? Dan yang punya ruang tahanan itu siapa? Bukan Dewan Pers dong, Dewan Pers masa bisa nahan, enggak lah," kata Ninik.

Baca Juga:

• Kajati Sumut yang Baru Harli Siregar Jalin Silaturahmi dengan Kapolda, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum
• Viral Istri Polisi Gerebek Suaminya Selingkuh, Kapolres Tanjungbalai Minta Maaf

Pengalihan penahanan ini hanya diajukan untuk Tian, bukan kepada dua tersangka lainnya. Hal ini mengingat kepentingan Dewan Pers adalah untuk menilai ada tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan oleh Tian melalui produk jurnalistik yang dihasilkannya.

"Yang Tian saja lah. Yang kaitannya soal di awal disebut-sebut terkait dengan pers," imbuh dia.

Baca Juga:

• Polisi Gagalkan Peredaran Narkotika di Sipispis Sergai, Seorang Pria Diringkus
• Bupati Oloan Sambut Baik Program UKW di Humbahas

Nantinya, Dewan Pers akan memanggil sejumlah pihak yang dinilai penting untuk dimintai keterangannya.

Saat ini, ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Marcella Santoso (MS) selaku advokat, Junaedi Saibih (JS) selaku advokat, dan Tian Bahtiar (TB) selaku Direktur Pemberitaan JAK TV.

Para tersangka ini diduga melakukan perintangan penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan untuk tiga kasus perkara, yaitu kasus dugaan korupsi PT Timah, kasus dugaan impor gula, dan kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO).

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari penyidikan dalam kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) kepada tiga korporasi, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group yang bergulir di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. (*)