Forum PBB Diwarnai Slogan 'Free Papua, Maluku, & Aceh', Ini Kronologinya

Jakarta(harianSIB.com)

Isu gerakan separatis di Papua, Maluku, dan Aceh kembali mencuat setelah munculnya slogan "Free Aceh, Free Maluku, dan Free Papua" dalam sebuah forum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini.

Dalam sejumlah foto dan video yang beredar di media sosial, tampak sekelompok individu yang diduga merupakan warga negara Indonesia mengenakan pakaian adat sambil mengangkat slogan bertuliskan "Free Aceh, Free Maluku, dan Free Papua" di ruang sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

Baca Juga:

• BPHTB Gratis untuk NJOP Rp300 Juta ke Bawah, DPRD Medan Usulkan PBB Ikut Digratiskan
• Pencuri Mesin Kopi Ditembak Polisi di Medan

Dikutip dari CNNIndonesia.com, peristiwa tersebut terjadi dalam rangkaian pembukaan sidang ke-24 United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April hingga 2 Mei mendatang.

Baca Juga:

• DPRD Sumut Apresiasi Langkah Tegas Kejagung Sita 47 Ribu Ha Lahan PT Torganda
• Polres Sergai Gelar Upacara Kehormatan, Lepas Kepergian Purnawirawan Polri IPTU Suherman

Salah satu video menunjukkan petugas dari United Nations Department of Safety and Security (UNDSS) menghampiri kelompok tersebut dan menyita lembaran kertas bertuliskan slogan "Free Maluku", "Free Papua", dan "Free Aceh".

Salah seorang delegasi mengklaim bahwa tindakan aparat keamanan dilakukan setelah keberadaan mereka dilaporkan oleh Asisten Penasihat Militer Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB.

"Ini kan forum PBB, suka-suka kita. Kita punya hak, bukan DPR Indonesia. Kau melarang-larang kita," ujar salah satu anggota delegasi dalam video yang beredar.

PBB memang rutin menggelar berbagai sidang yang fokus terhadap berbagai isu hak asasi manusia, termasuk soal jaminan hak masyarakat adat di berbagai negara.

Sidang UNPFII tahun ini digelar selama dua pekan di markas PBB dan dihadiri oleh ratusan delegasi dari berbagai negara termasuk organisasi masyarakat adat.

Forum ini merupakan ruang diskusi bagi negara-negara anggota PBB dan perwakilan masyarakat adat dunia untuk membahas pelaksanaan UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.(*)