Legislator PDIP Minta Kemendes PDT Perkuat Pengawasan Anggaran

Jakarta(harianSIB.com)
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Haryanto, meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk memaksimalkan pengawasan anggaran guna mencegah terjadinya penyimpangan.

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III itu juga mengingatkan Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, agar terus memperkuat fungsi pengawasan di lingkungan kementerian. Menurut Haryanto, pengawasan yang ketat penting untuk mencegah munculnya temuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berindikasi penyimpangan anggaran.

"Pengawasan harus terus dilakukan. Munculnya temuan-temuan BPK ini terjadi karena lemahnya pengawasan. Kami melihat ada temuan kerugian, dan dalam proses tindak lanjutnya mengalami kendala, baik dengan pihak ketiga maupun pegawai," ujar Haryanto dalam keterangannya, Kamis (1/5/2025), dikutip dari Antara.

Baca Juga:

• Gubsu Bobby Bongkar Kejanggalan Anggaran di OPD, Kue Tart Dihargai Rp 48 Juta Tusuk Gigi Rp 100 Juta
• Audit BPK Bongkar Masalah Dana Hibah Keagamaan di Tasikmalaya, Pemprov Jabar Ambil Langkah Tegas

Dia pun mengingatkan agar temuan tersebut ditindaklanjuti hingga tuntas agar tidak berujung menjadi masalah hukum.

"Tindak lanjut bila tidak selesai akan menjadi persoalan hukum. Kita harus serius agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari," ujar Haryanto.

Baca Juga:

• Kadis Kominfo Kalbar Resmi Ditahan Kejaksaan Negeri Pontianak
• Pemilu dan Pilkada Tak Lagi Barengan! Komisi II Setuju Digelar Terpisah

Hariyanto juga mengapresiasi Kemendes PDT yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan sejak 2016 hingga 2024.

"Kami memberikan apresiasi kepada pak Menteri Desa karena 8 kali berturut-turut WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), ini merupakan pencapaian yang tidak mudah," ujarnya.

Kepada Mendes PDT, Haryanto berpesan untuk mempertahankan predikat WTP atas hasil pemeriksaan BPK selama 8 tahun hingga semester I tahun 2024 ini. Sebab menurutnya, WTP ini bukan berarti tidak ada kaitannya dengan penyimpangan.

"Karena WTP sebagai pencatatan aset ataupun neraca keuangan dalam pengelolaan anggaran satu tahun yang dilaksanakan. Oleh karena itu, harus lebih hati-hati. Kami lihat realisasi semester I masih belum optimal," ungkap Haryanto.

Sementara untuk Kementerian Transmigrasi, Haryanto mengapresiasi anggaran yang sudah terserap 27,55 persen hingga 24 April 2025. Ia berharap kementerian ini mendapatkan tambahan anggaran meski masih dalam perencanaan.

"Mudah-mudahan realisasinya dikomunikasikan dengan Komisi V DPR RI," ujarnya.

Diketahui, Kementerian Transmigrasi mendapatkan anggaran sebesar Rp83,5 miliar setelah penyesuaian. Anggaran ini turun sekitar 31,78 persen dari total anggaran semula yang mencapai Rp122,4 miliar untuk tahun 2025.

Haryanto pun berharap dukungan dari Presiden Prabowo Subianto dapat terealisasi dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh transmigran.

"Sekarang ini kesannya transmigrasi itu orang-orang yang dalam kondisi sulit di wilayahnya semula menuju wilayah yang lebih baik. Tentu dalam proses berpindah ini harus disiapkan infrastruktur serta lahan lebih diperhatikan. Karena orang yang mau transmigrasi paling tidak perlu tahu lokasi dan lahan yang ditempati," tutur Haryanto.(*)