Menteri Ara Ungkap Dugaan Korupsi Rp108 M di Skema Rumah Subsidi

Jakarta(harianSIB.com)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara), mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam program rumah subsidi pemerintah. Hal ini disampaikannya saat rapat kerja bersama Komisi V DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Ara menjelaskan berbagai persoalan yang menghambat realisasi program tiga juta rumah subsidi. Salah satu hambatan utama justru datang dari pemerintah daerah, seperti penahanan insentif PPN, BPHTB, dan PBG yang seharusnya digratiskan.

Baca Juga:

• Buntut OTT Suap Proyek Jalan, KPK Geledah Rumah dan Kantor Kadis PUPR Madina
• Jenazah Reynanda Primta Ginting Calon Jaksa Muda Diberangkatkan dari Rumah Duka ke Kampung Halaman di Pancur Batu

"Ada SKB 3 Menteri yang mengatur PPN, BPHTB, dan PBG gratis. Tapi masih ada 70 bupati yang belum melaksanakannya, padahal ini untuk rakyat kecil," ujarnya, dikutip dari CNBC Indonesia.

Lebih jauh, Ara mengungkap temuan dugaan korupsi senilai Rp108 miliar di Sumenep, Jawa Timur. Ia mengaku telah melaporkan indikasi tersebut kepada Ketua Badan Anggaran DPR dan Bupati Sumenep.

Baca Juga:

• Mantan Kadis PMD Padangsidempuan Terdakwa Korupsi Dana Desa Kembalikan Rp2,46 M ke Kejati
• Saat Kejar Tersangka Korupsi, Calon Jaksa Simalungun Reynanda Ginting Tewas Terseret Arus Sungai di Asahan

Selain masalah korupsi dan hambatan di daerah, Ara juga menyoroti kendala lain seperti keterbatasan anggaran, persoalan lahan, mutu bangunan, dan ketidaktepatan sasaran program.(*)