BPN Akan Verifikasi Kepemilikan Tanah BMKG yang Ditempati Grib Jaya

Jakarta (harianSIB.com)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa pihaknya akan segera memeriksa status tanah milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang terletak di Kelurahan Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Banten. Saat ini, lahan tersebut diketahui diduduki oleh organisasi masyarakat Grib Jaya.

Nusron menegaskan, bahwa tidak boleh ada organisasi masyarakat yang mengklaim kepemilikan tanah tanpa bukti yang sah, apalagi jika lahan tersebut termasuk dalam aset negara atau Barang Milik Negara (BMN).

"Kami cek masalah ini, secepatnya akan kami info lebih lanjut, dan ini pola-pola semacam ini, proses kedudukan seperti ini oleh ormas apapun dan oleh siapa pun tidak boleh, apalagi itu menyangkut BMN atau barang milik negara, atau menyangkut kepemilikan orang lain pun gak boleh," kata Nusron menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/5/2025), dikutip dari Antara.

Baca Juga:

• Istana Respons soal Hotman Paris Mau Buktikan Nadiem Tak Bersalah di Hadapan Prabowo
• BMKG Imbau Waspadai Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang di Sumut

Nusron melanjutkan jika ada klaim kepemilikan terhadap lahan, maka mereka yang mengklaim wajib menunjukkan bukti. Jika pun ada sengketa, mereka-mereka yang bersengketa wajib menuntaskan masalahnya itu di pengadilan. Dia juga menyebut jika ada yang mengklaim sebagai ahli waris, maka BPN juga akan mengecek warkah tanah tersebut.

"Gak boleh main terabas begitu saja," sambung Nusron.

Baca Juga:

• Dr Andy Padriadi W SS SH MH & Partners Layangkan Gugatan Wanprestasi terhadap PT Sri Rahayu Agung Rp 690 Juta
• Polres Simalungun Ciduk 4 Tersangka Narkoba

Oleh karena itu, Nusron juga akan berkoordinasi dengan BMKG dan Polda Metro Jaya untuk membahas status tanah di Tangerang Selatan tersebut. Nusron menyebut BMKG sejauh ini juga belum mengecek langsung ke Badan Pertanahan Nasional.

Nusron menjelaskan apabila memang tanah itu milik BMKG, yang artinya merupakan barang milik negara, datanya pasti tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. "Selama masih tercatat di DJKN, kami akan anggap sebagai BMN, barang milik negara," kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Polda Metro Jaya saat ini mendalami kasus dugaan pendudukan lahan milik BMKG secara sepihak oleh Grib Jaya.

"Kami sudah menerima laporan polisi dan saat ini proses penyelidikan masih berlangsung," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Ade Ary menjelaskan kasus berawal saat terlapor memasang plang yang bertuliskan 'Tanah ini dalam pengawasan Tim Advokasi Muda dari Tim Advokasi DPP Ormas GJ' sekitar tahun 2024.

"Kemudian akhirnya, karena dalam proses pendalaman, tim penyelidik dari Subdit Harta Benda Ditreskrimum Polda Metro memasang plang bertuliskan sedang dalam proses penyelidikan," kata Ade.

Grib Jaya, saat memberikan keterangan pers lewat media sosial YouTube-nya, menyebut aksi kelompoknya itu untuk membela ahli waris dan masyarakat. Kasus itu, sebagaimana disebut Tim Hukum dan Advokasi Grib Jaya, telah berlangsung selama 2 tahun.(*)