Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.000 Triliun, BI Tegaskan Masih Aman

Jakarta(harianSIB.com)
Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.039,4 triliun (dengan kurs Rp16.314 per dolar AS) pada April 2025. Jumlah ini mengalami pertumbuhan sebesar 8,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 6,4 persen.

Dalam keterangan resmi yang dirilis di Jakarta, Senin (16/6), BI menyebutkan bahwa ULN tersebut berasal dari dua kelompok besar, yakni pemerintah dan swasta.
Untuk ULN pemerintah, jumlahnya mencapai US$208,8 miliar pada April 2025 atau naik 10,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Angka ini juga lebih tinggi dari pertumbuhan pada Maret yang sebesar 7,6 persen.

BI menjelaskan, kenaikan ini disebabkan oleh penarikan pinjaman dan meningkatnya aliran modal asing ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia tetap tinggi, meski tekanan di pasar keuangan global masih besar.

Baca Juga:

• Pernyataan Fadli Zon Soal Tragedi ’98 Picu Kecaman Publik
• Wakil Bupati Labura Lepas Puluhan Peserta Ikut Jumbara V di Langkat

ULN pemerintah ini terutama digunakan untuk membiayai sektor-sektor prioritas seperti: jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,3 persen), administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (18,7 persen), jasa pendidikan (16,4 persen), konstruksi (12 persen) dan transportasi dan pergudangan (8,7 persen)

Sementara itu, ULN swasta tercatat sebesar US$194,8 miliar. Meski masih tinggi, sektor ini mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,6 persen (yoy), sedikit membaik dari kontraksi 1,0 persen pada bulan sebelumnya.

Baca Juga:

• Kabar Baik! Sekolah SMA/SMK di Sumut Gratis Mulai Tahun Ini
• Wali Kota Tebingtinggi Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi

Meski terjadi peningkatan, BI menegaskan struktur ULN Indonesia masih terkendali dan sehat. Hal ini terlihat dari dominasi utang jangka panjang yang mencapai 99,9 persen untuk sektor pemerintah dan 76,9 persen untuk sektor swasta. (*)