MA Larang Ekspor Pasir Laut yang Izinnya Terbit di Era Jokowi

Alasan utamanya adalah kerusakan lingkungan dan kekhawatiran tenggelamnya pulau-pulau kecil akibat pengerukan. Namun saat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), lewat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membuka lebar lagi keran ekspor pasir laut.

Pembukaan kembali keran ekspor itu dituangkan dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor' dan 'Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Kendati demikian, Jokowi membantah ia membuka kembali keran ekspor pasir laut. Ia menyatakan bahwa yang diekspor bukan pasir laut, melainkan hasil sedimentasi.

Baca Juga:

• KPK Tetapkan Kadis PUPR Sumut dan 4 Lainnya Jadi Tersangka Korupsi Proyek Jalan
• Miliki Sabu, Residivis Ditangkap Polisi saat Mengendarai Sepeda Motor

"Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka, (hasil) sedimentasi," ujar Jokowi dalam konferensi pers usai meresmikan Kawasan Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.

Jokowi menegaskan, meski wujudnya serupa pasir, sedimen yang dimaksud berbeda. Menurut dia, sedimentasi adalah material yang mengganggu alur pelayaran kapal dan perlu dikeruk.

Baca Juga:

• Peringati Hari Jadi Tebingtinggi ke-108, Pemko Gelar Senam Massal dan Periksa Kesehatan Gratis
• Ratusan Hektar Areal Pertanian di Desa Kelapa Batubara 2,6 Tahun Alami Kekeringan

"Sedimen itu beda, meski wujudnya juga pasir. Tapi sedimentasi," katanya.

Ekspor pasir laut telah dilarang sejak lebih dari dua dekade lalu. Namun, pembukaan kembali jalur ekspor terjadi lewat revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mengatur ketentuan ekspor, termasuk komoditas hasil sedimentasi laut. (*)