Laporan Warga soal Jalan Rusak Bongkar Korupsi Berjemaah di Sumut

Medan (harianSIB.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pengusutan kasus ini ternyata berawal dari laporan masyarakat mengenai buruknya kualitas infrastruktur jalan di wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025).

Kelima tersangka merupakan bagian dari enam orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis malam (26/6/2025), di Mandailing Natal. Mereka kemudian dibawa ke Jakarta pada Jumat (27/6). Satu orang di antaranya belum ditetapkan sebagai tersangka karena belum cukup bukti.

Baca Juga:

• Lacak Uang Suap Proyek Jalan di Sumut, KPK Dalami Aliran Dana Rp 2 M Sisa Rp 231 Juta
• DPRD SU Kecewa Kadis PUPR Sumut Terjaring OTT KPK

Berikut lima tersangka yang ditetapkan KPK: Topan Ginting (TOP) Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Rasuli Efendi Siregar (RES) Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut, Heliyanto (HEL) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker PJN Wilayah I Sumut,

M. Akhirun Pilang (KIR) Direktur Utama PT DNG, serta M. Rayhan Dulasmi Pilang (RAY) Direktur PT RN.

Baca Juga:

• Skandal Proyek Jalan Sumut! KPK Sebut Pemenangnya Sudah Diatur
• OTT KPK di Sumut Berawal dari Laporan Warga soal Jalan Jelek

Kelima tersangka saat ini ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 28 Juni hingga 17 Juli 2025.

Menurut Asep, OTT ini dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan yang kualitasnya buruk. KPK lalu menurunkan tim ke lapangan dan menemukan indikasi penyimpangan pada sejumlah proyek.

"Sejak beberapa bulan lalu, kami menerima informasi dari masyarakat mengenai kualitas infrastruktur jalan yang buruk di Sumut. Setelah dicek, ditemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek tersebut," ujar Asep.

Ia menambahkan, di awal pekan ini KPK memperoleh informasi bahwa akan terjadi pertemuan dan penyerahan uang terkait proyek tersebut. Saat itu, KPK dihadapkan pada dua pilihan: menunggu proses pengerjaan proyek hingga selesai agar bisa menangkap aliran dana suap secara penuh, atau langsung melakukan OTT.

KPK akhirnya memilih melakukan OTT, meskipun nilai barang bukti uang yang disita tidak terlalu besar. Namun, langkah ini dinilai mampu mencegah proyek dijalankan oleh pihak-pihak yang telah berbuat curang dan merugikan masyarakat.

"Kalau dibiarkan, proyek tetap dijalankan oleh pihak yang telah 'diatur' untuk menang. Hasil pengerjaannya tentu tidak maksimal karena sebagian dana, sekitar Rp46 miliar, digunakan untuk menyuap agar bisa memenangkan proyek, bukan untuk membangun jalan," jelas Asep.

Proyek yang menjadi sorotan dalam kasus ini adalah pembangunan Jalan Sipiongot-Batas Labusel dan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot, dengan nilai total mencapai Rp157,8 miliar. Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, disebut berperan mengatur proses lelang agar perusahaan tertentu menjadi pemenang.

"TOP memerintahkan RES untuk menunjuk KIR sebagai pelaksana proyek. Padahal seharusnya ada proses lelang yang kompetitif. Ini sudah menunjukkan adanya perbuatan yang melanggar hukum," ungkap Asep. (*)