Ribuan Warga Thailand Turun ke Jalan, Tuntut Paetongtarn Mundur

Jakarta (harianSIB.com)
Ribuan warga Thailand turun ke jalan untuk berunjuk rasa di Ibu Kota Thailand, Bangkok, Sabtu (28/6). Mereka menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra.

Aksi ini disebut sebagai demonstrasi terbesar sejak Partai Pheu Thai yang dipimpin Paetongtarn berkuasa pada 2023, menurut laporan Reuters dan dilansir dari CNNIndonesia.com.

Para demonstran berkumpul di sekitar Monumen Kemenangan, salah satu titik ikonik di Bangkok, sambil mengibarkan bendera dan meneriakkan tuntutan. Aksi ini dipimpin oleh United Force of the Land, sebuah koalisi aktivis yang dikenal konsisten menentang dominasi politik keluarga Shinawatra selama dua dekade terakhir.

Baca Juga:

• Penumpang Diduga Kencing ke Arah Penumpang Lain, Air India Geger
• Geolog: Gempa Myanmar Lepaskan Energi Setara 334 Bom Atom

Meskipun unjuk rasa kali ini belum langsung menjatuhkan pemerintahan, aksi-aksi sebelumnya yang diprakarsai kelompok ini telah memicu tekanan publik, yang pada akhirnya berujung pada intervensi yudisial maupun kudeta militer pada 2006 dan 2014.

Pemerintahan Paetongtarn saat ini berada dalam posisi sulit setelah bocornya percakapan telefonnya dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Dalam percakapan tersebut, Paetongtarn terdengar menyampaikan kritik terhadap militer Thailand, lembaga yang memiliki pengaruh kuat serta memiliki sejarah konfrontatif dengan keluarga Shinawatra.

Baca Juga:

• Myanmar Diguncang Gempa 7,7 SR, Getaran Terasa di Thailand & Bangladesh
• PM Thailand Lolos dari Mosi Tidak Percaya

Kebocoran ini memicu gejolak politik. Partai Bhumjaithai, mitra koalisi terbesar kedua dari Pheu Thai, memutuskan keluar pekan lalu, dengan alasan bahwa komentar Paetongtarn berisiko merusak kedaulatan dan integritas nasional.

Kini, Paetongtarn terancam menghadapi mosi tidak percaya saat parlemen kembali bersidang pekan depan. Ia juga sedang dalam sorotan hukum setelah sejumlah senator mengajukan petisi kepada Mahkamah Konstitusi dan Komisi Antikorupsi untuk menyelidiki perilakunya.

Jika dua lembaga itu memutuskan bahwa Paetongtarn melanggar konstitusi atau etika jabatan, ia berpotensi dicopot dari kursi perdana menteri.

Menanggapi gelombang protes, Paetongtarn menyatakan tak khawatir. Ia menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak rakyat, dan dirinya telah menginstruksikan aparat untuk memastikan aksi berlangsung damai.

"Ini adalah hak warga negara, dan saya tidak akan melakukan tindakan balasan," ujarnya singkat.(*)