Lacak Uang Suap Proyek Jalan di Sumut, KPK Dalami Aliran Dana Rp 2 M Sisa Rp 231 Juta

Jakarta(harianSIB.com)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah melakukan langkah 'follow the money' untuk melacak aliran dana dalam dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di wilayah Sumatera Utara (Sumut), pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Hal ini ditegaskan oleh Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

Asep menjelaskan, bahwa sejauh ini, KPK menemukan dana senilai Rp2 miliar yang telah didistribusikan atau dibagikan terkait dugaan suap proyek jalan tersebut. Sebagian uang diberikan secara tunai, sebagian lagi melalui transfer, dan tersisa sekitar Rp231 juta.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Jadwalkan Pemeriksaan 40 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Penjualan Aset PTPN I
• Kepala SMAN 16 Medan Ditahan, Diduga Korupsi Dana BOS Rp826 Juta

"Ke mana pun uang itu mengalir baik ke atasan, sesama kepala dinas, maupun ke Gubernur KPK akan memanggil seluruh pihak yang diduga menerima dan meminta keterangan terkait asal-usul dan peruntukan dana tersebut," kata Asep.

Ia menambahkan, pelacakan aliran dana ini akan dilakukan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai mitra strategis dalam pengusutan kasus.

Baca Juga:

• Respon BRI Kisaran, Pecat Oknum Karyawan Tersangkut Kasus Korupsi Kredit
• Kejari Gunungsitoli Tahan Dua Tersangka Korupsi Pembangunan Puskesmas Mandrehe Utara

"Tidak ada pihak yang dikecualikan. Jika uang itu bergerak ke kepala dinas lain atau bahkan Gubernur, akan kami panggil untuk dimintai keterangan," tegasnya.

Sebelumnya, dalam OTT yang dilakukan di Sumatera Utara, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Topan Ginting (TOP), serta RES, HEL, KIR, dan RAY.

Kelima tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 28 Juni 2025. (*)