Jangan Diam! KPK Imbau Masyarakat Laporkan Proyek Pemerintah yang Dikerjakan Asal-Asalan

Jakarta(harianSIB.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, dengan melaporkan setiap dugaan praktik korupsi dalam proyek-proyek pemerintah.

Imbauan ini disampaikan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

Baca Juga:

• Kejati Sumut Jadwalkan Pemeriksaan 40 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Penjualan Aset PTPN I
• Kepala SMAN 16 Medan Ditahan, Diduga Korupsi Dana BOS Rp826 Juta

Menurut Asep, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara, bermula dari informasi masyarakat.

"Alhamdulillah, kasus di Sumut ini berawal dari laporan masyarakat. Karena itu, kami mengajak masyarakat di seluruh provinsi untuk turut serta memberikan informasi jika mengetahui adanya praktik korupsi di daerahnya," ujarnya.

Baca Juga:

• Tekan Inflasi, Sekdaprov Sumut Minta Kabupaten/Kota Proaktif Pantau Kondisi Ekonomi
• Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD SU Sebesar Rp40 Juta - Rp60 Juta/Bulan

Asep menjelaskan, laporan yang dapat disampaikan termasuk indikasi adanya proyek yang dikerjakan asal-asalan seperti infrastruktur jalan, jembatan atau proyek lainnya menggunakan uang negara yang kualitasnya buruk, mudah rusak dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, sehingga proyek tersebut hanya bertahan sebentar.

Kualitas proyek yang dikerjakan, ujarnya, tentu bisa kita lihat sendiri secara langsung. Kalau proyek baru selesai dikerjakan tetapi sudah rusak, tentu ini menimbulkan tanda tanya.

Namun demikian, Asep menekankan bahwa laporan yang masuk harus disertai data dan dokumen pendukung yang lengkap, seperti nama pelaksana proyek atau rekanan, instansi yang menangani, tahun pelaksanaan, besar anggaran, hingga bukti-bukti kondisi pekerjaan di lapangan.

Ia menambahkan, buruknya kualitas proyek pemerintah sering kali disebabkan oleh praktik curang dalam proses pengadaan, seperti suap kepada pihak-pihak tertentu untuk memenangkan proyek. Akibatnya, berdampak terhadap proyek yang dikerjakan, hingga tidak bertahan lama karena tidak berkualitas. Dan tentu, tegas Asep, masyarakat yang dirugikan.(*)