Aliansi Tenaga Honorer Mengadu ke DPD RI Desak MenPan Segera Angkat Status Kepegawaiannya

Jakarta(harianSIB.com)

Aliansi tenaga honorer R2 yang merupakan eks Tenaga Kontrak Honorer Kategori II (TKH 2) dan R3 yang tercatat sebagai tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) mendatangi DPD RI, Senin (7/7/2025), mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB) maupun Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar status kepegawaian mereka segera diangkat menjadi tenaga penuh waktu.

Pdt Penrad Siagian STh MSi mengatakan, para tenaga honorer tersebut telah melalui tahapan seleksi dan dinyatakan lolos, namun hingga kini belum mendapatkan kepastian terkait pengangkatan dari Kemen PANRB maupun Kepala BKN.

Baca Juga:

• Pdt Penrad Siagian Soroti Ketimpangan Regulasi dan Lemahnya Otda Akibat Sentralisasi Pusat
• Turnamen Futsal U-19 Piala Pdt Penrad Siagian di Kepulauan Nias Ditutup

"Mereka berharap DPD RI menjadi jembatan aspirasi agar pemerintah pusat memberikan kepastian status dan kejelasan masa depan bagi ribuan tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi," tandas Senator Dapil Sumut ini.

Menanggapi pengaduan para tenaga honorer, anggota Komite I DPD RI ini menegaskan, pihaknya mendukung penuh perjuangan tenaga honorer R2 dan R3. Tentunya Komite I DPD RI, berkomitmen untuk meminta Men PANRB dan Kepala BKN segera menyelesaikan persoalan yang dihadapi para tenaga honorer.

Baca Juga:

• Pdt Penrad Siagian Protes Keras Oknum Satpol PP dan Dinsos Aniaya Dua Penyandang Disabilitas di Pematangsiantar
• DPD RI dan Disdik Sumut Bahas Sekolah Gratis, Revitalisasi Sekolah Rusak dan Program 5 Hari Belajar

"Yang menjadi hak bagi tenaga R2 dan R3 harus segera diberikan, apalagi sebagian besar dari mereka sudah mengabdi kepada pemerintah (negara) menjadi tenaga honorer dalam waktu yang cukup lama," ujar Penrad sembari menambahkan, persoalan ini harus menjadi prioritas pemerintah dengan memberikan penghargaan kepada pengabdian mereka.

Lebih lanjut, Penrad menjelaskan, keputusan agar tenaga R2 dan R3 diangkat menjadi tenaga penuh waktu merupakan perjuangan bersama yang pernah disuarakan oleh para TKH 2 bersama DPD RI pada masa sidang ke-2 lalu.

Berkaitan dengan itu, Penrad menegaskan bahwa kehadiran perwakilan tenaga honorer ke Komite I kali ini harus dicatat sebagai langkah lanjutan agar perjuangan tersebut tidak terhenti di tengah jalan dan tuntas hingga diterbitkannya surat keputusan pengangkatan tenaga penuh waktu.

"Keputusan tenaga R2 dan R3 diangkat menjadi tenaga penuh waktu adalah perjuangan bersama para TKH2 bersama DPD RI di masa sidang ke-2 yang lalu. Kehadiran mereka ke Komite I harus menjadi catatan, agar perjuangan mereka selesai sampai terbit surat pengangkatan sebagai tenaga penuh waktu," tegasnya.

Penrad juga menegaskan, sebelum Komite I DPD RI mengadakan pertemuan lanjutan dengan Men PANRB dan Kepala BKN, penting untuk memberikan beberapa rekomendasi agar langkah penyelesaian masalah tenaga honorer berjalan optimal dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Dalam kesempatan itu, Penrad juga menyoroti revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang sedang dalam proses pembahasan dan hendaknya tidak melupakan penyelesaian status para tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Dalam waktu dekat, katanya, Komite I DPD RI akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemen PANRB, BKN, serta pihak-pihak terkait lainnya, guna menindaklanjuti aspirasi aliansi tenaga honorer R2 dan R3.(*)