Menhan & Panglima TNI Usul Tambahan Anggaran Rp184 T di Rapat Tertutup DPR

Jakarta(harianSIB.com)

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menggelar rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI guna membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2026.

Usai rapat, Sjafrie menyampaikan bahwa pagu indikatif untuk sektor keamanan dinilai belum mencukupi. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp184 triliun.

Baca Juga:

• Uya Kuya Kembali Sampaikan Permohonan Maaf kepada Publik
• Rumah Anggota DPR Ahmad Sahroni Digeruduk Massa di Tanjung Priok, Isinya Dijarah Mobil Dihancurkan

"Jadi tadi sudah saya laporkan kebutuhan kita berapa dan ini oleh Komisi I akan dibahas di Banggar, tapi kita juga akan mengajukan ke Menteri Keuangan dan Bapenas. Rp 184 Triliun (pengajuan tambahan anggaran)," kata Sjafrie di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (9/7/2025), dikutip dari detiknews .

Sjafrie menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk kebutuhan prioritas pertahanan yang sangat penting, yaitu soal pembangunan kekuatan hingga kesejahteraan personel. Usulan tambahan anggaran itu diperuntukkan buat pembinaan kekuatan di TNI.

Baca Juga:

• Di Tengah Kepungan Demonstrasi, Anggota Komisi XI DPR Asyik Kunjungan Kerja ke Australia, Publik Murka
• Gedung DPR Dijebol Massa, Demokrasi Indonesia Memasuki Babak Kritis

"Yang tentunya akan digunakan oleh TNI serta juga akan digunakan oleh masing-masing markas besar angkatan untuk pembinaan kekuatan di lingkungan TNI," sebutnya.

Sjafrie melanjutkan pagu indikatif yang sudah ditetapkan untuk urusan keamanan dirasa belum cukup. Dia menegaskan menjaga kedaulatan negara tidak murah.

"Ini tidak bisa kita bandingkan dengan membeli sesuatu peralatan militer, ini sangat mahal untuk menjamin kedaulatan negara," sebutnya.

Sjafrie menjelaskan kebutuhan anggaran untuk alutsista besar, tapi yang dialokasikan kecil. Dari anggaran yang ada, 50 persen telah digunakan untuk belanja pegawai.

"Ya, memang kita membutuhkan alutsista itu cukup besar, tapi anggaran yang dialokasikan cukup kecil. Justru kita tahu belanja pegawai itu sekarang sudah 50 persen," katanya.(*)