Tak Puas Putusan Hakim di Solo, Penggugat Ijazah Jokowi Akan Banding

Solo (harianSIB.com)

Penggugat ijazah Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi), Muhammad Taufiq mengaku tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Surakarta.

Advokat asal Solo itu memastikan pihaknya akan mengajukan banding atas putusan perkara nomor 99/Pdt.G/2024/PN.Skt itu.

Baca Juga:

• Anggota DPR RI Komisi XIII Kunker ke Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut
• UGM Klarifikasi Nyatakan Ijazah Jokowi Asli, Foto yang Beredar di Medsos Bukan Ranah Kampus

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim PN Surakarta mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan para tergugat. Majelis menyatakan PN Surakarta tidak berwenang memeriksa perkara tersebut.

"Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2002, saya masih memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding, dan saya akan gunakan hak itu," kata Taufiq, Kamis (10/7), dikutip dari CNNIndonesia.com.

Baca Juga:

• Hakim PN Medan Cek Batas Tanah Sengketa PT Jaya Beton Indonesia
• Polda Metro Periksa dr Tifa Terkait Kasus Dugaan Fitnah Ijazah Jokowi

Taufiq mengaku sudah menduga hakim tidak akan berani mengambil keputusan yang merugikan pihak Jokowi. Ia menilai Majelis tidak berani mengambil keputusan yang tegas.

"Mereka masih menyimpan rasa takut di perutnya," kata Taufiq.

Lebih lanjut, Taufiq juga akan mengambil langkah hukum baru dengan mengajukan gugatan citizen lawsuit alias gugatan warga negara. Citizen lawsuit adalah gugatan dari warga negara terhadap pemerintah atau pejabat negara yang merugikan masyarakat karena salah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

"Saya akan mengajukan gugatan citizen lawsuit bersama teman dari Jakarta, dosen Fakultas Hukum UII, dan saya sendiri dari Universitas Islam Sultan Agung," kata dia.

Sebelumnya, PN Surakarta menggelar sidang perkara ijazah Jokowi secara daring dengan agenda pembacaan putusan sela. Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari para tergugat.

"Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara ini," demikian bunyi amar putusan tersebut.

Majelis juga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 506 ribu.(*)