Kerugian Capai Rp 99 T Gara-gara Beras Oplosan, Mentan: Harus Ditindak Tegas

Jakarta(harianSIB.com)
Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan Polri mengungkap dugaan pelanggaran kualitas dan mutu yang dilakukan oleh 10 produsen beras. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut praktik curang ini menyebabkan kerugian masyarakat hingga Rp99 triliun.

Amran menjelaskan, modus pelanggaran yang dilakukan para produsen sangat beragam. Di antaranya menjual beras kemasan 5 kilogram yang ternyata hanya berisi 4,5 kilogram, hingga mengklaim menjual beras kualitas premium 96%, padahal hanya beras biasa.

"Artinya, beda 1 kilogram saja bisa selisih harga Rp2.000 hingga Rp3.000. Gampangnya, seperti emas yang diklaim 24 karat, tapi sebenarnya hanya 18 karat. Ini jelas merugikan masyarakat," ujar Amran saat memberi keterangan di Makassar, Sabtu (12/7/2025), dikutip dari CNBC Indonesia.

Baca Juga:

• Polsek Tanah Jawa Gelar Jumat Berkah
• Usai Demo, Ratusan Ojol di Medan Dapat Beras dari TNI-Polri

Ia menambahkan, praktik kecurangan ini bukan hal baru dan terjadi hampir setiap tahun. Jika dibiarkan, dalam kurun waktu 10 tahun kerugian negara bisa mencapai Rp1.000 triliun.

"Kalau kita kembali ke regulasi dan pengawasan yang benar, ini bisa menjadi langkah besar untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan kesejahteraan petani," tegasnya.

Baca Juga:

• Gedung DPR Dijebol Massa, Demokrasi Indonesia Memasuki Babak Kritis
• Bulog Sumut Targetkan Stok Beras SPHP 77 Ribu Ton hingga Desember

Amran juga menyoroti dampak serius dari praktik ini bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kalau masyarakat menengah ke atas mungkin tidak terlalu terasa. Tapi bagi saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, dampaknya sangat berat. Ini yang harus kita perhatikan," ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas mafia pangan.

"Ini juga menjadi pesan langsung dari Bapak Presiden. Beliau tegas meminta pemberantasan korupsi dan mafia di sektor pangan. Tidak ada lagi ruang untuk praktik kotor seperti ini," pungkas Amran.(*)