Pemain Judol Tak Masuk Daftar Penerima Bantuan Pangan

Jakarta(harianSIB.com)
Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa masyarakat yang terlibat dalam judi online dan aktivitas terorisme tidak akan menerima bantuan pangan, termasuk beras 10 kilogram dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Kami pastikan masyarakat yang terlibat judi online dan radikalisme terorisme tidak boleh menerima bantuan pangan. Itu sudah ada aturannya," ujar Rizal usai menyalurkan bantuan pangan beras di Kabupaten Tangerang, Sabtu (2/8), dilansir dari Antara.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Bulog telah mengantongi data valid terkait kelompok yang tidak layak menjadi penerima manfaat. Penyaluran juga didukung dengan sistem aplikasi khusus, di mana setiap penerima memiliki barcode yang dapat dipindai dan datanya dicocokkan dengan KTP.

Baca Juga:

• Ribuan Warga Saksikan Karnaval Mobil Hias Festival Bunga dan Buah di Karo
• Besok, Festival Bunga dan Buah di Taman Mejuah-juah Berastagi Karo Dimulai

"Jika seseorang sudah memiliki barcode dan terdata sebagai penerima manfaat, berarti sudah aman dan valid," tambahnya, dikutip dari Antara.

Selain sistem berbasis digital, pengawasan juga dilakukan bersama aparat TNI dan Polri guna mencegah penyalahgunaan bantuan oleh pihak-pihak tertentu.

Baca Juga:

• Truk Crane Terjun ke Jurang Sedalam 15 Meter di Sembahe, Dua Orang Luka-Luka
• Polsek Teluk Nibung Amankan Penyaluran Bantuan Pangan Beras

"Dalam penyaluran SPHP ini, kami melibatkan TNI dan Polri untuk memastikan tidak ada penyimpangan seperti yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya," jelas Rizal.

Bulog mendapat penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per keluarga selama periode Juni dan Juli 2025. Total beras yang disalurkan secara nasional mencapai 1,3 juta ton.

"Kami ditugaskan menyalurkan total 1,3 juta ton beras ke seluruh Indonesia," tandas Rizal.

Menurutnya, upaya pemerintah dalam menyalurkan bantuan pangan berupa beras ini dilakukan sebagai menanggulangi terjadinya kenaikan harga pangan di tengah masyarakat.

Program SPHP ini akan menjadi solusi agar perolehan beras tetap dengan harga terjangkau, maksimal Rp12.500 per kg atau Rp62.500 untuk 5 kg.

"Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menurunkan fluktuatif harga beras dan untuk mengisi kekosongan beras-beras yang ada di pasaran," kata dia.(*)